Kejar Target Bebas Malaria 2030, UGM dan APLMA Mulai Riset di Perbatasan

KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan Indonesia lepas dari Malaria pada 2030 mendatang. 

Namun pada kenyataannya, penyakit akibat gigitan nyamuk Anopheles sp. itu masih menjadi PR besar pemerintah. 

Baca juga: 10 Gejala Malaria yang Perlu Anda Waspadai, Salah Satunya Nyeri Otot

Menurut peneliti dan pengajar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. dr. E. Elsa Herdiana Murhandarwati, M.Kes, Ph.D menyebutkan bahwa penanganan Malaria harusnya fokus di Indonesia Timur. 

Hal ini disampaikan ketika Prof Elsa menjadi pembicara di siniar TropmedTalk dalam rangka Hari Malaria yang jatuh setiap 25 April. 

"Perlu prioritas untuk penanganan Malaria di Papua," ungkap Prof Elsa dalam rilis resmi Pusat Kedokteran Tropis (PKT) UGM pada Jumat (25/4/2025). 

Dari kasus Malaria nasional yang mencapai hampir satu juta, Indonesia Timur terutama Papua telah menjadi pusat penularan. Bahkan, wilayah tersebut menyumbang 91 persen dari total kasus nasional. 

Mengapa Indonesia Timur menjadi 'sarang' Malaria?

Menurut Elsa, kondisi lingkungan secara geografis mendukung perkembangbiakan nyamuk Anopheles sp. di sana.

Meliputi hutan lebat, rawa, dan genangan air alami, nyamuk penyebab Malaria berhabitat di sana.

Selain dari kondisi lingkungan, akses layanan kesehatan yang masih terbatas menyebabkan angka malaria semakin sulit ditekan. Terlebih lagi distribusi tenaga medis juga masih belum merata. 

Dari segi sosial budaya, kebiasaan masyarakat berkativitas di luar ruangan tanpa perlindungan juga telah memperbesar risiko penularan. 

UGM fokus di perbatasan terkait persebaran Malaria

Untuk mengidentifikasi kasus Malaria di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, UGM bekerja sama dengan Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) melakukan riset gabungan. 

Rencananya, tim UGM dan APLMA akan mencoba mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam menumpas Malaria.

Hasil penelitian mereka nantinya akan digunakan sebagai acuan merumuskan solusi praktis yang bisa diterapkan dua negara. 

Adapun urgensi penelitian ini yaitu mengupayakan eliminasi Malaria. Perlu dilakukan riset dari dua negara untuk menghindari "kasus impor". 

"Bayangkan jika satu negara sudah hampir eliminasi Malaria, tapi negara tetangganya masih tinggi kasusnya," ucap Elsa.

Baca juga: Hari Nyamuk Sedunia, Mewaspadai Malaria dari Gigitan Hewan Paling Mematikan di Dunia

Dalam praktiknya, kedua belah pihak bisa berbagi data kasus, mendirikan pos kesehatan di perbatasan, hingga menerapkan deteksi dini untuk mencegah penularan lebih cepat. 

Cara kerja satuan lintas negara ini berfokus pada:

• Pembangunan perhubungan data lintas negara
• Penguatan surveilans migrasi, atau mencari penderita Malaria di kalangan masyarakat
• Membentuk gugus tugas bersama untuk menangani Malaria.

Melihat target nasional untuk bebas Malaria semakin dekat, kolaborasi ini perlu diperkuat jembatan berbagai sektor seperti pemerintah, peneliti, dan masyarakat.