PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Kenapa Jokowi Berpeluang Maju?

KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpeluang maju sebagai calon Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Peluang tersebut terbuka setelah partai yang diketuai oleh Kaesang Pangarep ini membuka pendaftaran calon ketum mulai Selasa (13/5/2025) hingga Sabtu (31/5/2025).

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengatakan, konsep pemilihan ketum akan mengusung konsep pemilu raya.

Ia menjelaskan, konsep pemilu raya terinspirasi dari gagasan Jokowi yang dianggap oleh PSI sebagai mentor sejak lama.

Baca juga: Kader PSI di OMO FOLU Dapat Gaji Rp 8-50 Juta, Pendanaan dari Mana?

“Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang, Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi, masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box,” kata Andy dikutip dari Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

“Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi? Ya, ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Tapi, dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa menjadi satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI,” tambahnya,

Lalu, kenapa Jokowi berpeluang maju jadi calon ketum PSI?

Baca juga: Unggah Meme Jokowi-Prabowo, Perlukah Mahasiswi ITB Ditangkap? Ini Kata Pakar Hukum

Kenapa Jokowi berpeluang maju jadi calon ketum PSI?

Peluang Jokowi maju sebagai calon ketum PSI terbuka karena partai yang berdiri pada 2014 ini tidak menerapkan syarat kader lama untuk mendaftar sebagai calon ketum.

Andy menjelaskan, syarat yang terpenting untuk menjadi calon ketum PSI adalah memiliki kartu tanda anggota partai.

Selain itu, kandidat juga wajib memiliki visi dan misi yang sama dengan PSI terlepas dari berapa lama calon ketum sudah menjadi kader.

“Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Jadi yang paling penting itu,” jelas Andy dikutip dari Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

“Jadi mengenai berapa lama itu tidak menjadi masalah, yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI dan itu ditunjukkan dengan kesediaan menjadi anggota PSI,” tambahnya.

Baca juga: Respons PPP, PSI, dan Perindo Usai Gagal Melenggang ke Parlemen

Andy menambahkan, syarat lain yang harus dipenuhi untuk maju sebagai calon ketum adalah mendapatkan dukungan dari struktur PSI di tingkat daerah.

Syarat tersebut mengharuskan kandidat mengantongi surat rekomendasi berisi dukungan dari minimal lima dewan pimpinan wilayah (DPW) dan 20 dewan pimpinan daerah (DPD).

“Kalau di PSI itu DPW itu di tingkat provinsi, jadi ada dukungan minimal lima, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Kemudian untuk DPD itu tingkat kabupaten/kota. Itu minimal 20, enggak boleh kurang tapi boleh lebih,” imbuh Andy.