KOMPAS.com - Ratusan ribu pekerja di India melakukan aksi mogok kerja pada Rabu (9/7/2025) dalam upaya menentang reformasi ekonomi yang dilakukan Perdana Menteri Narendra Modi.
Mereka menentang upaya Modi yang ingin memprivatisasi atau mengalihkan kepemilikan pengelolaan perusahaan yang sebelumnya dimiliki pemerintah kepada pihak swasta.
Para pekerja juga menolak adanya undang-undang ketenagakerjaan baru yang dinilai dapat merugikan para pekerja.
Sebanyak 10 serikat pekerja India bergabung mengikuti aksi ini, bersama dengan sejumlah kelompok petani dan pekerja pedesaan.
Mereka menamakan aksi tersebut “Bharat Bandh” yang dalam bahasa Hindi berarti “Tutup India”.
Baca juga: Ramai Demo Menolak Aturan ODOL di Beberapa Daerah, Apa Itu?
Berbagai aktivitas dan pelayanan terhenti di India
Dikutip dari AP News, Rabu (9/7/2025), para pekerja menyatakan, kegiatan penambangan batu bara di sejumlah negara bagian terhenti, serta beberapa layanan kereta api lumpuh akibat blokade dari para demonstran.
Selain itu, layanan perbankan, asuransi, serta supermarket juga ikut terganggu karena adanya aksi tersebut.
Di Kolkata, India timur, peserta aksi melakukan pawai di stasiun kereta setempat. Mereka meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah dan membakar boneka yang mewakili Modi.
Di Mumbai, pusat keuangan India, terlihat para pegawai bank meneriakkan protes terhadap rencana privatisasi bank milik negara.
Menurut kantor berita Press Trust of India, lalu lintas di beberapa wilayah negara bagian Odisha di timur India terhenti.
Sementara, di negara bagian Kerala (selatan India), toko-toko, kantor, dan sekolah tutup. Jalanan pun juga tampak sepi.
Di New Delhi, para pengunjuk rasa membawa poster yang menuntut penghapusan undang-undang ketenagakerjaan baru. Mereka meneriakkan slogan seperti, “Hentikan penjualan kereta api kami” dan “Jangan rampas hak serikat pekerja.”
Baca juga: Damkar India yang Sedang Libur Selamatkan Bocah 4 Tahun yang Menggantung di Jendela Lantai 3
Reformasi ekonomi rugikan pekerja
Seorang aktivis mahasiswa, Aishe Gosh mengatakan, mereka bisa dipecat kapan saja karena aturan baru tersebut.
“Kita bisa dipecat kapan saja. Tenaga kerja tidak dihargai di negara dan masyarakat ini,” ujar Gosh.
Ghosh juga menambahkan, sebelumnya banyak buruh migran yang harus meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kerja, namun mereka kerap dipecat secara semena-mena.
Maimoona Mollah, seorang pengunjuk rasa lainnya, menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya memperjuangkan hak-hak pekerja dan menciptakan lebih banyak pekerjaan tetap dibandingkan sistem kontrak.
Rajendra Pratholi, seorang aktivis dari Partai Komunis India yang berafiliasi dengan serikat pekerja utama, menuduh pemerintah telah mengambil hak-hak pekerja atas nama reformasi.
“Jam kerja para buruh dan hak-hak yang dulu diperjuangkan bertahun-tahun kini diberikan kepada para pemilik modal dan pengusaha besar,” ujar Pratholi.
Baca juga: Bikin Flyover dengan Tikungan 90 Derajat, 8 Insinyur di India Langsung Diberhentikan
Tuntutan para pekerja
Tuntutan yang dilayangkan para pekerja meliputi kenaikan upah, melarang pemerintah menjual perusahaan negeri kepada pihak swasta, mencabut undang-undang ketenagakerjaan yang baru, serta pengisian posisi kosong di sektor pemerintahan.
Sementara, kelompok petani menuntut pemerintah menaikkan harga beli minimum untuk komoditas seperti gandum dan beras.
Di lain pihak, pemerintahan Modi tengah berusaha meningkatkan perekonomian India dengan menarik investor asing dan mendorong adanya produksi dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menutup defisit anggaran negara dengan cara menjual perusahaan milik negara yang rugi kepada pihak swasta.
Mereka juga memperkenalkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang menjanjikan upah minimum yang lebih tinggi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan bagi para pekerja.
Namun, serikat pekerja tetap tidak percaya dan mendesak agar undang-undang baru itu dibatalkan.
“Pemerintah berniat menekan pekerja dengan dalih kemudahan berbisnis lewat reformasi ketenagakerjaan,” ujar Sekretaris Jenderal Kongres Serikat Buruh Seluruh India (AITUC), Amarjeet Kaur.
Baca juga: Ledakan Besar Terjadi Pabrik Farmasi India, 12 Orang Dilaporkan Tewas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.