KOMPAS.com - Sekolah Rakyat merupakan salah satu program Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.
Melalui Inpres Nomor 8/2025, Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin esktrem agar dapat mengakses pendidikan berkualitas.
Dalam briefing “Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat” di Balai Pers Nasional, Surakarta, Minggu (20/7/2025), Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico memaparkan seberapa banyak anak Indonesia yang belum bersekolah.
Berdasarkan data yang ada, sekitar 227.000 anak usia SD di Indonesia belum pernah sekolah.
Angka tersebut semakin meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan 499.000 anak usia SMP dan 3,4 juta anak usia SMA yang tidak bersekolah.
Dengan paparan tersebut, pemerintah menyoroti tentang pengangguran terselubung karena belum ada ijazah SMA.
"Sebetulnya kesimpulannya kan pengangguran terselubung. Apa mungkin bisa bekerja tanpa punya ijazah SMA. Nah itulah yang kemudian ingin kita selesaikan," kata Roben, seperti yang dikutip dari laman resmi Kemensos, Senin (21/7/2025).
Baca juga: Diluncurkan Juli 2025, Apa Saja Kriteria Siswa dan Fasilitas Sekolah Rakyat?
Dengan tingginya fenomena anak yang tidak bersekolah itu, Sekolah Rakyat dianggap sebagai terobosan untuk mengentaskan kemiskinan.
Jika mengikuti Sekolah Rakyat, para siswa akan mendapatkan pendidikan akademik dan pembentukan karakter.
Selama tinggal di asrama, kebutuhan seperti makan tiga kali sehari, seragam, dan perlengkapan mandi juga telah disediakan untuk siswa.
Sejauh ini, sudah ada 63 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi per 14 Juli 2025.
Selain itu, ada 37 sekolah yang akan dibuka pada akhir Juli hingga awal Agustus. Saat ini sudah ada 100 lokasi Sekolah Rakyat dengan kapasitas mencapai total 9.705 anak.
Namun dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat juga menemui berbagai kendala. Lantas, apa saja kendala yang dihadapi program ini?
Kekurangan siswa di berbagai daerah
Sejumlah Sekolah Rakyat di beberapa wilayah menghadapi kendala berupa kurangnya minat masyarakat.
Bahkan, ada sekolah yang belum mendapatkan murid hingga membuat pejabat daerah mencari siswa putus sekolah.
Berikut daerah yang menghadapi situasi sedemikian rupa:
SitubondoSekolah Rakyat di Kabupaten Situbondo Jawa Timur belum dimulai karena tidak ada siswa baru yang mendaftar.
Padahal menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Fathor Rahman, tenaga guru sudah disiapkan.
"Hingga saat ini, pendaftar belum ada, meskipun gurunya sudah siap. Pemerintah desa telah diminta bantuannya untuk mencari siswa, namun hasilnya belum memuaskan," ungkap Fathor Rahman, dikutip dari Kompas.com, Senin (21/7/2025).
Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Situbondo menargetkan 100 siswa yang terdiri dari 50 murid SD dan 50 murid SMP.
Sementara lokasinya adalah GOR Serbaguna di Jalan PB Sudirman, Kecamatan Situbondo Kota.
Baca juga: Sekolah Rakyat Pakai Konsep Multi Entry Multi Exit, Apa Itu?
SumenepSituasi nyaris serupa terjadi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Bedanya, Sekolah Rakyat di wilayah ini mendapatkan lima calon siswa.
Kelima orang siswa itu disaring berdasarkan DTSEN dan semua berasal dari desil satu atau dua. Dua di antaranya adalah calon siswa jenjang SD dan tiga dari mereka adalah calon siswa jenjang SMP.
"Dari asesmen awal, baru lima calon siswa yang benar-benar memenuhi kriteria sekolah rakyat," terang Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) Sumenep Baihaki, dilansir dari Kompas.com, Senin (21/7/2025).
Menurut Baihaki, para pendamping PKH harus terus bergerak untuk mencari siswa lainnya baik yang sudah tercatat DTSEN atau yang belum.
Ia berpendapat bahwa minimnya siswa yang didapat karena kerja kolektif antarlembaga yang belum maksimal.
BangkalanMenghadapi situasi serupa dengan dua wilayah sebelumnya, Kabupaten Bangkalan Jawa Timur juga masih kekurangan siswa.
Sejauh ini, jumlah pendaftar Sekolah Rakyat Bangkalan baru 20 siswa.
Dengan minimnya jumlah siswa yang mendaftar, Bupati Bangkalan Lukman Hakim akan berusaha menjangkau lebih banyak pihak seperti dinas pendidikan dan pendamping PKH.
Adapun alasan lain Sekolah Rakyat kekurangan minat karena sudah banyak siswa yang mendaftar sekolah negeri maupun swasta.
"Karena memang banyak siswa yang sudah mendaftar di sekolah negeri ataupun swasta dan pondok. Sehingga, mencari siswa untuk SR ini tidak mudah," papar Lukman, dilansir dari Kompas.com, Minggu (20/7/2025).
Selain itu, ia menduga bahwa banyak orangtua yang belum tahu tentang sistem sekolah rakyat.
Baca juga: Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat Juga Terima Manfaat, Apa Saja?
Akses jembatan buat operasional Sekolah Rakyat ditunda
Tak hanya tentang kekurangan siswa, Sekolah Rakyat juga menghadapi kendala lain seperti akses atau fasilitas menuju lokasi.
Di Madiun, program ini harus ditunda dan diperkirakan baru bisa terlaksana tahun depan karena tidak ada jembatan yang menghubungkan lokasi dengan jalanan utama.
"Jembatan belum jadi. Untuk tahun depan sudah siap semua (pembukaan sekolah rakyat," kata Wali Kota Madiun, Maidi, dikutip dari Kompas.com, Senin (21/7/2025).
Jika sudah ada jembatan, barulan pembangunan Sekolah Rakyat akan dimulai.
Dibanding dengan daerah lain yang sudah punya tempat, Madiun harus membangun gedung sekolah dari awal. Pembangunan akan dilaksanakan di tanah seluas enak hektar dekat ring road barat Kota Madiun.
"Untuk pembangunan (gedung sekolah) nanti dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk jembatan kami yang membangun," sambungnya.
(Sumber: Kompas.com/Ridho Abdullah Akbar, Nur Khalis, Yulian Isna Sri Astuti, Muhlis Al Alawi | Editor: Andi Hartik, Icha Rastika, Glori K. Wadrianto, Aloysius Gonsaga AE)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.