Gedung Putih Ungkap Kesepakatan Baru, Data Pribadi Indonesia Bisa Pindah ke AS

KOMPAS.com - Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat (AS).

Hal tersebut diketahui setelah Gedung Putih merilis lembar fakta yang berisi pengumuman bahwa AS dan Indonesia mencapai kesepakatan perdagangan yang bersejarah, Selasa (22/7/2025).

Pemindahan data dilakukan melalui pengakuan AS sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia.

“Perusahaan-perusahaan Amerika telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun,” tulis Gedung Putih dalam lembar fakta, Selasa (22/7/2025).

Baca juga: Trump Umumkan Tarif Resiprokal 15 Persen untuk Jepang

Indonesia dan AS sepakat hapus hambatan perdagangan digital

Selain pemindahan data, Indonesia dan AS akan merampungkan komitmen mengenai investasi digital, perdagangan, dan jasa.

Indonesia sudah membuat komitmen untuk menghapus lini tarif Harmonized Tariff Schedule (HTS) yang ada untuk produk tak berwujud dan menangguhkan persyaratan terkait deklarasi impor.

Lembar fakta yang dipublikasikan Gedung Putih juga menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan segera dan tanpa syarat.

“Dan, mengambil tindakan efektif untuk mengimplementasikan Inisiatif Bersama tentang Regulasi Domestik Jasa, termasuk menyerahkan Komitmen Khusus yang telah direvisi untuk sertifikasi oleh WTO,” tulis Gedung Putih.

Baca juga: Trump Alami Memar di Tangan dan Kaki Bengkak, Apa yang Terjadi?

Indonesia hapus hambatan tarif

Gedung Putih juga menyebutkan bahwa Indonesia bakal menghapus hambatan tarif secara preferensial pada lebih dari 99 persen produk AS yang diekspor ke Indonesia.

Penghapusan hambatan tarif berlaku di semua sektor, termasuk produk pertanian, kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, dan bahan kimia.

Hambatan tarif dihapuskan pada produk-produk tertentu yang akan menciptakan peluang akses pasar yang bermakna secara komersial untuk seluruh jenis ekspor AS dan mendukung lapangan kerja di Negeri Paman Sam yang berkualitas tinggi.

Menurut Gedung Putih, kesepakatan dagang yang ditandatangani AS bersama negara mitra, termasuk Indonesia, akan memberikan keuntungan bagi para pekerja, eksportir, petani, dan inovator digital di negaranya.

“Kesepakatan ini adalah gambaran dan kemenangan yang akan dirasakan oleh seluruh warga Amerika,” jelas Gedung Putih.

Baca juga: Buntut Tarif Trump 19 Persen, Indonesia Harus Beli Produk AS Seharga Miliaran Dollar

AS juga menyinggung kesepakatan dagang dengan negara mitra sebagai bentuk pembebasan dari praktik perdagangan yang tidak adil.

Menurut Gedung Putih, sejak hari pertama Trump menjabat sebagai presiden, ia menantang asumsi bahwa pekerja dan bisnis AS harus mentoleransi praktik perdagangan yang tidak adil.

Praktik tersebut dinilai merugikan AS selama beberapa dekade dan berkontribusi terhadap defisit perdagangan.

“Pada tanggal 2 April, Presiden Trump mengumumkan keadaan darurat nasional sebagai respons terhadap defisit perdagangan barang AS yang besar dan terus-menerus yang disebabkan oleh kurangnya timbal balik dalam hubungan perdagangan bilateral, hambatan tarif dan non-tarif yang tidak adil, dan kebijakan ekonomi mitra dagang AS yang menekan upah dan konsumsi dalam negeri,” ujar Gedung Putih.

“Presiden Trump terus memajukan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional rakyat Amerika dengan menghapus hambatan tarif dan non-tarif serta memperluas akses pasar bagi eksportir Amerika,” tambahnya.

Gedung Putih juga menyatakan, lembar fakta yang diumumkan menunjukkan bahwa AS dapat mempertahankan produksi dalam negeri dan memperkuat basis industri pertahanan sambil memperoleh akses pasar yang luas dengan mitra dagangnya.

Baca juga: Perbandingan Tarif Trump Indonesia dan Negara ASEAN, Bukan yang Paling Rendah