10 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi 2025, Pulau Jawa Mendominasi

KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada 2025, baik dari segi jumlah maupun persentase.

Hal tersebut diketahui setelah BPS mempublikasikan "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025".

Berdasarkan laporan BPS, Jumat (25/7/2025), persentase penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen.

Jumlah ini turun 0,10 persen poin terhadap September 2024 dan turun 0,56 persen poin terhadap Maret 2024.

Baca juga: Profil Budiman Sudjatmiko, Mantan Politisi PDI-P yang Disebut Bakal Urus Kemiskinan di Kabinet Prabowo

Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau turun 0,20 juta orang terhadap September 2024 dan lebih rendah 1,37 juta orang terhadap Maret 2024.

“Secara umum, pada periode Maret 2014-Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022,” tulis BPS dalam laporannya.

“Tingkat kemiskinan tertinggi selama periode tersebut tercatat pada Maret 2015, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen,” tambah badan tersebut.

Baca juga: Sekolah Rakyat Disebut sebagai Terobosan Lawan Kemiskinan, Tapi Apa Kendalanya?

10 provinsi paling miskin di Indonesia pada 2025 versi BPS

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Untuk diketahui, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM).

Baca juga: Cerita Pinki, Dulu Menang Oscar, Kini Balik ke Jurang Kemiskinan

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari.

Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Sementara itu, GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Baca juga: Ancaman Kemiskinan, Orang Berpenghasilan Rendah Lebih Berisiko Alami Penyakit Jantung

Berdasarkan perhitungan BPS, berikut sepuluh provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada Maret 2025:

1. Jawa Timur: 3.875.880 orang
2. Jawa Barat: 3.654.740 orang
3. Jawa Tengah: 3.366.690 orang
4. Sumatera Utara: 1.140.250 orang
5. Nusa Tenggara Timur (NTT): 1.088.780 orang
6. Sumatera Selatan: 919.600 orang
7. Lampung: 887.020 orang
8. Banten: 772.780 orang
9. Aceh: 704.690 orang
10. Sulawesi Selatan: 698.130 orang.

1. Papua Pegunungan: 30,03 persen
2. Papua Tengah: 28,9 persen
3. Papua Barat: 20,66 persen
4. Papua Selatan: 19,71 persen
5. Papua: 19,16 persen
6. Nusa Tenggara Timur: 18,6 persen
7. Papua Barat Daya: 17,95 persen
8. Maluku: 15,38 persen
9. Gorontalo: 13,24 persen
10. Aceh: 12,33 persen.

Baca juga: Studi Ungkap Kemiskinan Bikin Otak Cepat Tua dan Tingkatkan Risiko Demensia

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan

Berdasarkan data yang sudah dirilis, BPS menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua sebesar 18,90 persen.

Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan sebesar 5,15 persen.

Meski begitu, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (12,56 juta orang) dari segi jumlah, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,89 juta orang).

BPS menjelaskan, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

1. Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 masih tumbuh 4,87 persen (y-on-y)
2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan 1-2025 mencapai Rp1.741,0 triliun, meningkat 2,21 persen dibanding Triwulan III-2024 dan 4,89 persen dibanding Triwulan I-2024
3. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2025 sebesar 123,45 yang menunjukkan indeks harga yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar oleh petani
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 turun dibandingkan Agustus 2024. Penurunan lebih cepat pada wilayah perdesaan
5. Jumlah setengah pengangguran di Perkotaan pada Februari 2025 meningkat 0,46 juta jiwa dibandingkan Agustus 2024
6. Proporsi pekerja infotmal pada Februari 2025 sebesar 59,40 persen
7. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2025 dibandingkan Maret 2024 menunjukkan pola yang bervariasi. Beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga, antara lain minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih. Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain beras, daging ayam ras, dan bawang merah 
8. Diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang masih berlaku pada Februari 2025 turut memberikan andil terhadap terjadinya deflasi.

Baca juga: Rokok Kretek Filter, Penyumbang Terbesar Kedua Garis Kemiskinan di Indonesia