KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menambah enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru di berbagai wilayah strategis.
Enam Kodam baru tersebut telah diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (10/8/2025) di Batujajar, Bandung, Jawa Barat.
TNI AD bahkan mengungkapkan rencana jangka panjang untuk membentuk total 22 Kodam tambahan di masa mendatang dari 15 yang ada saat ini.
Lantas, bagaimana urgensi penambahan enam Kodam TNI AD?
Baca juga: Apa Alasan TNI AD Tambah 6 Kodam Baru?
Urgensi penambahan 6 kodam baru TNI AD
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai, penambahan enam Kodam baru oleh TNI AD bukanlah kebijakan mendadak.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari agenda besar pembangunan postur pertahanan yang telah disusun sejak beberapa tahun lalu.
Namun, pelaksanaannya kini dipercepat pada era Presiden Prabowo.
Ia menjelaskan, pembentukan enam kodam baru ini bisa memperpendek rentang kendali komando di wilayah yang luas dan penuh tantangan.
Baca juga: Beredar Video Pangdam Brawijaya Ucapkan Salam Satu Jiwa di Hadapan Bonek, Ini Penjelasan Kodam
"Kedua, memperkuat kehadiran TNI di daerah yang jauh dari pusat komando agar respons terhadap situasi darurat lebih cepat,” kata Fahmi kepada Kompas.com, Selasa (12/8/2025).
Fahmi menegaskan, pembentukan Kodam baru tidak semata-mata untuk memperbanyak markas atau menambah jabatan perwira.
Sebab, ada alasan strategis yang melatarbelakanginya, seperti memperkuat koordinasi di wilayah perbatasan, daerah rawan bencana, atau lokasi yang berpotensi konflik sosial.
“Di titik-titik strategis itu, kodam bisa menjadi pusat koordinasi lintas instansi, termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan lain," ujarnya.
"Ini krusial dalam konsep pertahanan semesta, di mana TNI harus terintegrasi dengan semua komponen,” jelasnya.
Baca juga: Viral, Video Diduga Prajurit TNI Pukuli Remaja di Sidoarjo, Ini Kata Kodam Brawijaya
Distribusi kekuatan dan prinsip perimbangan
Ia menuturkan, kebijakan ini merupakan upaya untuk mengatur kembali penyebaran kekuatan TNI AD agar tidak hanya terkonsentrasi di Jawa.
Pasalnya, kekuatan komando selama ini memang lebih banyak di Jawa. Sementara, di luar Jawa, terutama wilayah strategis dan rawan, masih kurang seimbang.
"Perimbangan ini juga menyesuaikan dengan dinamika ancaman yang makin kompleks, seperti gangguan perbatasan, keamanan laut, dan ketahanan daerah terpencil,” ucapnya.
Jika menilik sejarah, langkah ini berbeda dari kebijakan reorganisasi ABRI pada 1985 yang justru melakukan perampingan dan penggabungan kodam demi efisiensi.
Baca juga: Daftar Pangkat TNI dari Tertinggi ke Terendah, Ini Bedanya Perwira, Bintara, dan Tamtama
Kala itu, situasi keamanan dalam negeri memang relatif stabil, sehingga struktur besar dianggap tidak mendesak.
Namun, konteks saat ini berbeda karena lingkungan strategis Indonesia jauh lebih dinamis, dengan ancaman yang bersifat multidimensi.
Ancaman itu mulai dari perbatasan darat dan laut, konflik sumber daya, bencana alam, hingga ancaman siber dan disinformasi.
Dengan proyeksi 22 kodam, Fahmi menyebutkan bahwa hal itu menuntut perencanaan matang dari sisi personel, alutsista, hingga anggaran negara.
“Pengembangannya harus bertahap dan berbasis prioritas. Setiap kodam yang dibentuk mesti benar-benar efektif dan berfungsi optimal, bukan hanya hadir secara administratif,” pungkasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.