Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo Pati dan Pentingnya Kepala Daerah Memiliki Tenggang Rasa

Baca di App
Lihat Foto
KOMPAS.com/PUTHUT DWI PUTRANTO
Suasana demo di Alun-alun Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025).
|
Editor: Ahmad Naufal Dzulfaroh

KOMPAS.com - Warga Pati, Jawa Tengah ramai-ramai melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati pada Rabu (13/8/2025).

Hal itu dipicu oleh keputusan Bupati Pati, Sudewo yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Sudewo menyatakan tidak gentar jika kebijakan itu didemo oleh warga Pati sebanyak 50.000 orang. Pernyataan itu pun memicu kemarahan publik.

Kendati demikian, Sudewo menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan itu dan membatalkan rencana kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.

Warga yang terlanjur marah pun tak menghiraukan permintaan maaf Sudewo dan memintanya mundur.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lantas, apa pelajaran dari keriuhan yang terjadi di Pati?

Baca juga: Fakta Demo Pati Hari Ini, Tuntutan Aksi hingga Sosok Bupati Sudewo

Pentingnya tenggang rasa

Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini menyoroti pernyataan yang dilontarkan Bupati Pati Sudewo hingga memicu gejolak warga.

“Bupati keliru? Iya. Bahwa ini jadi pelajaran? Iya lah. Bupati salah? Iya,” kata Hidayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/8/2025).

Menurutnya, seorang kepala daerah atau pemimpin harus mempunyai kualitas ucapan dan tindakan yang mumpuni.

Selain itu, kepala daerah juga harus mempunyai tenggang rasa agar tidak memicu kemarahan masyarakat.

Karenanya, pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat seharusnya mempunyai standarisasi.

Baca juga: Rakyat Murka, Bisakah Bupati Pati Sudewo Dilengserkan?

Ia menuturkan, kepala daerah seharusnya memiliki pertimbangan bahwa apa yang disampaikan bisa saja keliru.

Kondisi itu hanya lahir dari pejabat yang mempunyai rasa simpati dan empati.

“Jadi kelirunya di situ, dia tidak belajar dari mereka-mereka yang pernah mengalaminya juga. Contoh Bupati Toto Arie Prabowo di Temanggung tahun 2005 (yang dituntut mundur dari jabatan),” ujar Nur Hidayat.

Menurutnya, seorang pejabat juga semestinya menyadari bahwa gajinya berasal dari pajak rakyat.

Ia pun mengibaratkan seorang pejabat atau kepala daerah seperti ikan hidup di dalam akuarium.

Artinya, seluruh ucapan dan tindakannya dipantau oleh khalayak umum, terlebih setelah kehadiran media sosial.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua
Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi