KOMPAS.com - Belakangan ini, topik seputar gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut mencapai Rp 3 juta per hari viral di media sosial.
Jika dikalkulasi, besar gaji DPR per bulannya bisa mencapai Rp 90 juta per bulannya.
Salah satu warganet yang turut membagikan informasi itu adalah akun TikTok, @tahwa***.
"Tolong Bantu Jawab !!," tulis dia dalam videonya pada Kamis (14/8/2025).
Dalam unggahannya, akun TikTok, @tahwa*** juga menambahkan foto yang tertulis keterangan: "MANTAP! Gaji Anggota DPR RI Naik Jadi 3 juta perhari".
Hingga kini, video itu sudah ditonton sebanyak lebih dari 280.000 kali oleh pengguna TikTok lainnya.
Baca juga: Ketua Komisi II DPR RI Sebut Kasus Bupati Pati Tak Harus Berujung Pemakzulan
Selain itu, informasi naiknya gaji DPR sehingga sebulan bisa mendapat sekitar Rp 100 juta juga diunggah oleh akun Instagram, @pandemic***.
Dalam unggahan akun Instagram @pandemic***, mereka menyampaikan bahwa informasi itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin.
Hasanuddin mengungkapkan, take home pay atau gaji bersih yang didapat anggota DPR setiap bulan bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta.
Menurut dia, jumlah tersebut naik dari periode sebelumnya karena saat ini anggota DPR tak lagi mendapatkan rumah dinas.
Lalu, bagaimana tanggapan pengamat politik jika betul gaji DPR diprediksi mencapai Rp 3 juta per harinya?
Baca juga: Sosok Satori, Anggota DPR-Kader Nasdem Tersangka CSR BI dan OJK
Penjelasan pengamat
Pengamat politik, Ray Rangkuti mengatakan bahwa kenaikan gaji ini seperti menyepelekan kesusahan sebagian besar masyarakat Indonesia.
"Menyepelekan kesusahan sebagian besar masyarakat Indonesia, di mana saat ini, mulai kesulitan untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan sehari-hari," ujar Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/8/2025).
Menurut dia, kenaikan gaji ini makin menjauhkan jarak emosional dan kesejahteraan antara rakyat dan wakil mereka di legislatif.
Ray menyampaikan, saat sebagian besar warga Indonesia sedang tertatih-tatih mendapatkan penghasilan kebutuhan sehari-hari, wakil mereka malah sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak.
"DPR seperti kehilangan empati terhadap kesulitan rakyat menghadapi kesulitan ekonomi," kata Ray.
"Kenaikan ini juga seperti meledek kesulitan rakyat sehingga sempat menaikan tagar Indonesia gelap," lanjut dia.
Kenaikan gaji ini juga seolah mengiyakan pernyataan seorang pejabat "lho (rakyat) aja kali yang gelap."
Baca juga: Sosok Heri Gunawan, Anggota DPR-Kader Gerindra Tersangka Kasus CSR BI dan OJK
Kesejahteraan pejabat lebih utama
Selain itu, Ray menyampaikan, adanya informasi soal gaji DPR yang mencapai Rp 3 juta per hari ini, menjelaskan sikap dan management politik pemerintahan Prabowo untuk mendahulukan mensejahterakan pejabat lalu menomorduakan kesejehtaraan rakyat.
"Rakyat dipungutin pajak tinggi-tinggi, pejabat disiram gaji dan bonus melimpah. Rakyat boleh menderita, pejabat harus tetap sejahtera," kata Ray.
Ia menambahkan, naiknya gaji DPR ini disebut merupakan bagian dari strategi meninabobokan DPR sekaligus hadiah pemerintah atas sikap DPR yang lebih banyak diam dari pada berbunyi, apalagi kritis.
Dengan terus menaburkan bonus dan kenaikan gaji, pemerintah dapat memperpanjang "ngantuk" DPR agar tidak melek atas situasi yang tengah berkembang.
"Di zaman Orba, situasi ini sering diistilahkan DPR 5 D: datang, duduk, dengar, diam dan duit," kata Ray.
"Perlu kita ingat, kenaikan di pusat, biasanya akan diikuti oleh legislatif daerah," lanjut dia.
Baca juga: DPR Sebut Simbol Pembangkangan, Apa Makna Logo Bendera One Piece?
Katanya efisiensi, tapi....
Tak hanya itu, Ray mengatakan, kenaikan gaji DPR ini tidak sejalan dengan program efisiensi yang sebelumnya digencarkan oleh pemerintah.
"Padahal, guyuran gaji dan bonus ini bertentangan dengan program pemerintah untuk efesiensi anggaran," ucap Ray.
"Banyak rencana program pemajuan daerah dipangkas karena efesiensi anggaran," imbuhnya.
Ia menyontohkan, dana transfer daerah, dipangkas tanpa ampun yang mengakibatkan daerah-daerah menaikan pajak rakyat demi mengongkosi program pembangunan daerah dari para kepala daerah.
Akibatnya, demonstrasi masyarakat mulai terjadi, seperti yang terjadi di Pati.
Baca juga: Alasan Prabowo-DPR Setuju Beri Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.