KOMPAS.com - Lebih dari 5,1 warga Australia yang bekerja di bisnis kecil, kini berhak menolak instruksi atasan yang diberikan di luar jam kerja.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese melalui akun Instagram pribadinya, @albomp telah mengumumkan bahwa undang-undang (UU) Right to Disconnect resmi disahkan pada Sabtu (23/8/3025).
UU Right to Disconnect memberikan hak kepada pekerja untuk mengabaikan telepon atau pesan teks dari atasan yang dikirimkan di luar jam kerja.
"Selamat hari Jumat, Australia. Ini pengingat Anda bahwa Hak untuk Memutuskan Hubungan kini telah menjadi undang-undang. Selamat berakhir pekan!" tulis Albanese.
Aturan tersebut berlaku untuk staf di bisnis kecil mulai Selasa (26/8/2025).
Dengan begitu, mereka akan mendapat perlindungan yang sama seperti yang sudah diberikan kepada pekerja di bisnis menengah dan besar berdasarkan perubahan Undang-Undang Fair Work Act.
Baca juga: Pengacara Australia Minta Maaf Setelah Serahkan Dokumen Palsu Hasil AI dalam Kasus Pembunuhan
Upaya mengembalikan "work life balance"
Dengan berlakunya UU Right to Disconnect, pekerja di Australia tidak dapat dihukum karena menolak dengan wajar untuk menanggapi telepon, teks, atau email di luar jam kerja, kecuali jika penolakan tersebut tidak masuk akal.
Wajar atau tidaknya penolakan akan bergantung pada keadaan.
Awalnya, gagasan ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Murray Watt pada 2024.
Kala itu, Watt mengeklaim bahwa UU Right to Disconnect bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan.
"Dulu, pulang kerja punya arti tersendiri di negara ini," kata dia, dikutip dari The Australia Today.
Baca juga: Ramai Narasi Monsun Australia Kembali Menguat dan Picu Suhu Dingin, Apa Kata BMKG?
Undang-undang Right to Disconnect dinilai dapat mengatasi masalah kekhawatiran soal keterikatan digital pada ponsel dan laptop yang semakin meningkat.
Selain hak untuk memutus sambungan telepon di luar jam kerja, pemerintah juga memperkenalkan beberapa aturan lainnya, seperti:
- Definisi yang lebih adil mengenai pekerjaan sambilan dan jalur menuju permanensi
- Tes yang lebih jelas untuk menentukan apakah seseorang adalah karyawan atau kontraktor independen
- Standar minimum untuk pekerja ekonomi gig dan transportasi jalan raya, ditetapkan oleh Komisi Pekerjaan yang Adil.
Dengan berlakunya UU Right to Disconnect untuk karyawan di bisnis kecil, perubahan ini diharapkan dapat mencakup hampir semua karyawan sistem nasional, sehingga memberikan hidup yang lebih layak bagi jutaan pekerja di Australia.
Baca juga: Terbukti Tak Bersalah Setelah Dipenjara 20 Tahun, Ibu di Australia Tolak Kompensasi Rp 21 Miliar
Tuai pro dan kontra
Meski telah disahkan, UU Right to Disconnect menuai pro dan kontra.
Pasalnya, undang-undang tersebut memberikan hak kepada karyawan untuk menolak panggilan telepon atau membalas pesan di luar jam kerja.
Ini juga termasuk kontak dari pemberi kerja, kolega, dan pihak ketiga, seperti klien dan pemasok.
Namun, UU tersebut tidak melarang pemberi kerja untuk menghubungi karyawannya di luar jam kerja.
Aturan ini juga memberikan hak kepada pekerja untuk menolak telepon dan mengabaikan pesan teks di luar jam kerja jika dalam kondisi yang masuk akal.
Kriteria kondisi masuk akal dan tidak itu masih menyisakan pertanyaan hingga saat ini.
Baca juga: Dokter Bedah Asal Singapura Ditangkap Usai Rekam 460 Perempuan di Toilet RS Australia
Di sisi lain, UU Right to Disconnect juga dinilai bisa memengaruhi tingkat tanggung jawab pekerja dan pemberian kompensasi bagi pekerja, seperti upah lembur.
Sejak gagasan ini mulai muncul, Komisioner Usaha Kecil NSW telah mendesak para pengusaha dan karyawan untuk berdiskusi tentang apa arti kontak di luar jam kerja.
Namun, hingga aturan ini disahkan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.
UU tersebut juga tidak memberikan saran bagi pengelola bisnis kecil untuk mempertimbangkan apakah karyawan mereka bisa dibayar dengan uang lembur sebagai upah atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja, jika hal itu dibutuhkan.
Mereka yang tidak mematuhi undang-undang telah diancam dengan denda senilai 18.780 dollar Australia dan 90.900 dollar Australia untuk perusahaan per pelanggaran.
Meski begitu, belum ada kasus yang melanggar aturan tersebut.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.