KOMPAS.com - Dalam sistem demokrasi, demonstrasi sering menjadi jalan bagi masyarakat untuk menyampaikan kegelisahan dan aspirasinya kepada para wakil rakyat.
Namun, cara lembaga legislatif merespons suara publik tersebut kerap menentukan apakah ketegangan mereda atau justru berlanjut.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik, Ubedillah Badrun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya memiliki sikap yang tepat dan proporsional dalam menanggapi aspirasi, termasuk yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa.
“Setidaknya ada empat cara atau respons ideal dari aspirasi publik yang keras dengan isu yang sensitif dan disampaikan melalui demonstrasi,” ungkapnya, ketika dimintai pandangan Kompas.com pada Selasa (26/8/2025).
Baca juga: Ratusan Anak-anak Ditangkap dalam Demo 25 Agustus di Depan DPR
Respons ideal DPR saat warga demonstrasi
Ubedillah menyampaikan, sudah semestinya anggota DPR wajib menanggapi setiap demonstrasi warga, tidak malah menghindar atau mengabaikannya.
"Setiap aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat itu patut di dengar secara demokratis. Beri ruang dialog untuk rakyat menyampaikan adpirasi agar tidak mengalami sumbatan. Berbahaya jika terjafi akumulasi sumbatan, bisa menimbulkan gerakan sosial yang lebih besar," jelasnya.
Berikut adalah empat cara respons ideal yang seharusnya diberikan DPR dalam menghadapi aspirasi rakyat menurut Ubedillah:
1. Respons normatifIa mengatakan, DPR dapat memberikan respons secara normatif dengan menjelaskan bahwa DPR memiliki fungsi untuk mendengarkan aspirasi.
Ubedillah mencontohkan bagaimana respons normatif tersebut dapat dilakukan.
“Apapun aspirasi dari publik akan kami dengarkan dan sampaikan ke forum DPR, selanjutnya biarlah musyawarah DPR pada akhirnya yang memutuskan,” ujar Ubedillah.
Baca juga: Kata Media Asing soal Demo 25 Agustus 2025: Bandingkan Tunjangan DPR dengan Gaji Guru
2. Respons rasionalJika aspirasi publik dianggap kurang rasional atau sudah rasional, Ubedillah menyarankan untuk tetap menjawab aspirasi tersebut secara rasional.
“Bangun argumen rasional dan didukung dengan data yang kokoh. Meskipun beda argumen, tetapi jika responnya rasional, publik akan memikirkan ulang dan cenderung menerima,” ujar Ubedillah.
Baca juga: Demo 25 Agustus Sempat Ricuh, DPR Tetap Rapat Seperti Biasa
3. Respons berpihakUbedillah mengatakan jika menyetujui aspirasi publik, maka DPR dapat mengatakan persetujuan tersebut dan mengapresiasinya.
“Jika aspirasi tersebut disetujui, maka katakan dan apresiasi. Berpihaklah kepada publik meski mungkin suara di fraksi DPR berbeda,” kata Ubedillah.
Ubedillah menegaskan bahwa dengan berpihak kepada publik maka anggota DPR telah menjalankan fungsinya dengan benar sebagai wakil rakyat.
“Misal dalam kasus naiknya anggaran tunjangan DPR, maka katakan saja bahwa sebagai wakil rakyat untuk menyetujui aspirasi rakyat agar tunjangan DPR belum waktunya dinaikkan,” jelasnya.
Baca juga: Demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR, Apa Saja Tuntutannya?
4. Respons tindakan langsungAnggota DPR, lanjut Ubedillah, dapat melakukan tindakan langsung yakni dengan menemui demonstran serta mendengarkan aspirasi mereka dengan baik dan antusias.
Ia menegaskan untuk menghindari kritik atau menolak aspirasi di depan para demonstran.
“Hindari mengkritik atau menolak aspirasi di depan demonstran, apalagi di depan ribuan bahkan hingga jutaan demonstran. Itu sama saja dengan 'bunuh diri',” ujar Ubedillah.
Baca juga: Demo 25 Agustus di Depan DPR Ricuh, Dua Orang Terluka
Ubedillah menyebut keempat poin tersebut merupakan respons atau cara minimal yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPR dalam menghadapi aspirasi rakyat.
Ia juga menyarankan untuk anggota DPRD menghindari respons-respons tertentu yang justru bisa memperburuk keadaan.
“Hindari respons yang resisten, ngeyel, irasional apalagi menghina publik dengan bahasa yang sarkasme,” tambahnya.
Baca juga: Kenapa Demo Pati 25 Agustus Batal? Inisiator Mundur, AMPB Tegaskan Sikap
Demo 25 Agustus 2025
Sebelumnya, kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp 100 juta telah memantik kemarahan masyarakat hingga berujung unjuk rasa yang berakhir ricuh pada Senin (25/8/2025).
Dikutip dari Kompas.com, Selasa (26/8/2025), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons anggapan bahwa gaji anggota DPR yang take home pay-nya menembus angka Rp 100 juta berlebihan.
Dasco menanggapi anggapan gaji anggota DPR yang tembus hingga Rp 100 juta disebabkan karena adanya tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan yang hanya berlaku pada Oktober 2024–Oktober 2025.
“Kemarin itu kan yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan itu karena digabung dengan tunjangan perumahan. Nah tetapi kalau tunjangan perumahan itu sudah hilang, ya kan tidak segitu besar lagi,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Selasa (26/8/2025).
Baca juga: 22 Peserta Demo di Pati Dibebaskan Polisi, Barang Pribadi Masih Ditahan
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang