Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Taiwan Akan Bagikan Bantuan Tunai Rp 5,3 Juta per Orang Akibat Kelebihan Penerimaan Pajak

Baca di App
Lihat Foto
PEXELS/KAROLINA GRABOWSKA
Ilustrasi uang dollar AS. Biaya sekolah YIS menggunakan kurs dollar
|
Editor: Resa Eka Ayu Sartika

KOMPAS.com - Pemerintah Taiwan menyetujui kenaikan batas maksimal pemakaian anggaran, yang di dalamnya mencakup pembagian uang tunai sebesar 10.000 dollar New Taiwan (sekitar Rp 5,3 juta kurs Sabtu, 30/8/2025) untuk setiap masyarakat. 

Usulan kenaikan pemakaian anggaran tersebut berasal dari Partai Kuomintang (KMT) yang mengusulkan kenaikan batas anggaran dari 410 miliar dollar New Taiwan menjadi 545 miliar dollar New Taiwan (sekitar Rp 243 miliar kurs hari Sabtu).

Di dalamnya juga termasuk pemakaian anggaran tambahan 150 miliar New Taiwan (sekitar Rp 80,5 miliar kurs hari Sabtu) untuk pertahanan nasional, 93 miliar dollar New Taiwan (sekitar Rp 49,9 miliar kurs hari Sabtu) untuk industri dan lapangan kerja, serta 67 miliar New Taiwan (sekitar Rp 35,9 miliar kurs hari Sabtu) untuk bantuan sosial.

Batas kenaikan pemakaian anggaran sekaligus pembagian uang tunai bagi masyarakat dilakukan sebab penerimaan pajak Taiwan mengalami surplus atau kelebihan.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilansir dari Focus Taiwan, Senin (24/3/2025), pada tahun fiskal 2024, total penerimaan pajak Taiwan mencapai total 3,7619 triliun dollar New Taiwan (sekitar Rp 2,3 kuadriliun per kurs Sabtu).

Hal itu menjadikannya sebagai rekor penerimaan pajak tertinggi yang melampaui perkiraan tahunan sebesar 528,3 miliar dollar New Taiwan (sekitar Rp 283 triliun per kurs Sabtu).

Baca juga: Rekening Bank yang Nganggur Disebut Bisa Kena SP2DK, Ini Kata Ditjen Pajak

Bantuan dana diberikan termasuk kepada keluarga kaya

Dikutip dari Taipei Times, Jumat (15/8/2025), Awalnya terdapat rencana mengenai keluarga kaya di Taiwan untuk tidak ikut menerima bantuan tersebut, namun ide itu ditolak oleh anggota legislatif.

Mereka menilai semua orang berhak menerima bantuan, terutama pada saat itu banyak keluarga yang terdampak bencana alam topan serta hujan deras, dan juga imbas dari kenaikan tarif Amerika Serikat (AS)

Kabinet juga menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan belum bisa memastikan apakah warga asing dengan izin tinggal permanen juga akan mendapatkan bantuan sampai legislatif benar-benar mengesahkan anggaran baru tersebut.

Legislatif sendiri pada Jumat, (11/7/2025) sudah mengesahkan Undang-Undang Khusus untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Keamanan Nasional.

Undang-undang itu awalnya ditujukan sebagai langkah menghadapi dampak tarif impor dari Presiden AS Donald Trump terhadap produk Taiwan.

Kabinet juga menaikkan lagi batas anggaran khusus untuk Taipower guna memperkuat jaringan listrik dan penanaman kabel bawah tanah. Sisanya direncakanan akan disiapkan sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, pemerintah juga menambahkan layanan perawatan, bantuan sosial, dan dukungan industri dalam rancangan undang-undang ini.

Dana tambahan tersebut diketahui akan dibiayai lewat pinjaman, sesuai dengan aturan Undang-Undang Utang Publik.

Pemerintah mengatakan, setelah proses administrasi selesai, bantuan tunai senilai Rp 5,3 juta per orang bisa mulai dicairkan paling cepat pada Oktober 2025.

Baca juga: Bukti Hadir di Sisi Rakyat, Pemerintah India Turunkan Pajak di Tengah Ekonomi Sulit

Pemerintah awalnya menolak usulan

Dilansir dari Focus Taiwan, sebelumnya, kabinet menolak ide bantuan tunai senilai Rp 5,3 juta kepada masyarakat karena khawatir pemerintah harus berutang.

Wakil menteri politik di Kementerian Keuangan, Juan Ching-hua, memperingatkan komite dalam rapat usulan pada Senin (24/3/2025) bahwa pendapatan pajak yang lebih tinggi dari perkiraan tidak selalu berarti keuangan negara dalam keadaan baik.

Dari tahun 2012 hingga 2023, Juan mengatakan Taiwan hanya memiliki surplus anggaran tiga kali, sementara defisit anggaran dialami hampir setiap dua tahun sekali.

Berdasarkan usulan KMT saat itu, bisa saja terjadi situasi di mana pendapatan pajak melebihi ekspektasi namun masih kurang dari pengeluaran yang dibutuhkan negara. 

Setelah melalui pertimbangan, pemerintah kemudian mengubah sikap dan setuju dengan usulan tersebut dan menyertakan bantuan tunai dalam usulan kenaikan pemakaian anggaran. 

Baca juga: Jika PBB-P2 di Pati Naik 250 Persen, Ini Perhitungan Pajak yang Mesti Dibayar Warga

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua
Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi