KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers dan menyampaikan pernyataan untuk merespons situasi terkini di Indonesia pada Minggu (31/8/2025).
Konferensi pers ini diadakan setelah Prabowo berunding dengan semua pimpinan partai baik di dalam koalisi maupun di luar, dan semua pimpinan lembaga negara.
Baca juga: Menteri-menteri Kompak Unggah Foto Isi Dukungan ke Prabowo di Media Sosial
Dalam penyampaian tersebut, Prabowo didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin.
Ada pula Wakil Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Ibas Yudhoyono, Sekretaris Jenderal PKS, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh.
Berikut beberapa poin penting dalam pernyataan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara:
Baca juga: Gerak Prabowo Atasi Demo yang Meluas di Sejumlah Daerah...
1. Negara terbuka terhadap aspirasi
Presiden Prabowo beberapa hari ini terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah lain di Indonesia.
Dia menyampaikan bahwa, negara selalu menjamin warganya untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi.
“Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.
Masyarakat diminta menyampaikan aspirasi yang murni, serta menyampaikan tuntutan dengan baik dan damai.
Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Bertemu dengan 16 Ormas Islam, Apa yang Dibahas?
2. Pencabutan kebijakan DPR
Prabowo menyebut, para pimpinan DPR telah menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI.
Itu termasuk kebijakan besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI,” pungkas Prabowo.
“Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri juga segera mereka tindaklanjuti,” sambung dia.
Baca juga: Sorotan Media Asing soal Demo 29 Agustus 2025: Ujian Utama bagi Pemerintah Prabowo
3. Tindakan tegas untuk anggota DPR yang “blunder”
Para ketua umum partai politik disebut telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru, terhitung 1 September 2025.
Prabowo menyampaikan, langkah tegas yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mencabut keanggotaan anggota tersebut di DPR RI.
“Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.
Baca juga: Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Buntut Pernyataan Tolol?
4. Mengusut tuntas pelanggaran aparat kepolisian
Prabowo meminta Polri untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran.
“Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” kata dia.
Kepada pihak Kepolisian dan TNI, dia juga meminta untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala macam bentuk perusakan dan penjarahan sesuai hukum yang berlaku.
Baca juga: 5 Fakta Rantis Brimob Lindas Ojol: 7 Polisi Diamankan, Keluarga Affan Kurniawan Minta Keadilan
5. Negara wajib melindungi masyarakat
Prabowo menegaskan, negara menghormati kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai.
Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat merusak dan mengganggu stabilitas negara, penjarahan, hingga menimbulkan korban jiwa, negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya.
“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat,” kata Prabowo.
Dia juga meminta aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas.
Baca juga: Dimatikan Saat Demo, Apakah Fitur TikTok Live Sudah Kembali Normal?
6. Menghadirkan ruang dialog
Presiden Prabowo memerintah semua Kementerian dan Lembaga untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan.
Dia juga meminta pimpinan DPR untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, dan dari kelompok lain yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog.
“Silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” ujar Prabowo.
Baca juga: PPI Australia Kecam Komisi XI DPR RI yang ke Luar Negeri saat Ada Demo
7. Meminta masyarakat tenang dan percaya kepada pemerintah
Prabowo meminta masyarakat tetap tenang, sebab pemerintah bersama partai politik bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa.
“Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada Pemerintah, untuk tenang,” pungkasnya.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan nasional, jangan mau diadu domba, serta menyampaikan aspirasi dengan baik dan damai.
“Waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Kita mari bersama-sama perbaiki semua kekurangan yang ada pada Pemerintahan dan pada negara kita,” tutur dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.