KOMPAS.com - Pemerintah bakal meluncurkan meluncurkan program paket ekonomi 2025.
Program paket ekonomi 2025 adalah kebijakan yang terdiri dari 17 paket, yakni 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program pada tahun 2026, dan 5 program tentang penyerapan tenaha kerja.
"Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini," kata Airlangga, Senin (15/9/2025).
Airlangga mengeklaim, paket stimulus ekonomi ini mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi dalam negeri, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi hingga memperluas terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Lantas, seberapa efektif program paket stimulus bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
Baca juga: Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Ada Magang Berbayar UMP
Penjelasan ekonom
Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, program paket ekonomi 2025 yang diluncurkan pemerintah bukanlah hal baru.
Dia menilai, beberapa program yang disampaikan hanyalah melanjutkan program sebelumnya, sehingga belum bisa mendorong daya beli masyarakat.
Bhima mencontohkan, Koperasi Merah Putih yang hingga saat ini belum juga menyerap tenaga kerja, justru bisa menjadi saingan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kalau sifatnya kompetitor UMKM, maka koperasi desa justru berisiko melemahkan omset UMKM di tengan konsumsi rumah tangga yang melambat,” kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/9/2025).
Baca juga: Ekonom Ungkap Plus Minus Langkah Menkeu Purbaya Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara
Menurutnya, masih banyak persoalan teknis di lapangan yang membuat pelaksanaan koperasi desa Merah Putih menjadi belum efektif.
Terkait dengan insentif pajak, UMKM selama ini juga membayar PPh 0,5 persen dari pendapatan. Artinya, hal itu tidak akan berdampak banyak jika dilanjutkan.
Sebaliknya, Celios meminta pemerintah untuk menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen, menaikkan PTKP menjadi Rp 7 juta per bulan untuk meningkatkan disposable income.
“Kalau disposable income naik, perputaran uang ke ekonomi akan jadi stimulus paling efektif,” ujarnya.
Baca juga: Beredar Imbauan agar Tidak Terima Paket dengan Resi 13 dan JO, Ini Kata J&T Express
Penyerapan tenaga kerja
Bhima juga mengkritik tentang kebijakan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan pengemudi ojek online (ojol). Menurutnya, fasilitas ini seharusnya menjadi tanggung jawab aplikator atau perusahaan penyedia jasa transportasi.
Jika menjadi bagian dari program pemerintah, hal itu dikhawatirkan bisa membebani APBN.
“Ini berarti pemerintah mensubsidi aplikator ojol, kan aneh,” ucapnya.
Program berikutnya yang menjadi perhatian adalah magang. Melalui program paket ekonomi 2025, pemerintah meluncurkan magang industri untuk lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal adalah satu tahun.
Bhima memperingatkan agar program magang untuk fresh graduate ini tidak menimbulkan masalah yang sama seperti kasus Kartu Prakerja sebelumnya.
Karena itu, pemerintah harus memperhatikan penyerapan tenaga kerja setelah kegiatan magang selesai.
“Setelah magang mau kerja di mana? Apa pemerintah mau menyalurkan ke BUMN atau ASN maupun program seperti Koperasi Merah Putih? Khawatir tanpa penyaluran yang jelas, 20.000 target fresh graduate tetap jadi pengangguran,” tandasnya.
Baca juga: 17 Stimulus Ekonomi 2025, Pemerintah Bidik Pertumbuhan 5,2 Persen
Daftar program paket ekonomi RI 2025
Berikut 17 program paket stimulus ekonimi yang dibedakan menjadi tiga kategori:
8 program akselerasi program 2025- Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)
- Perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
- Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
- Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 bulan
- Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
- Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
- Percepatan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS)
- Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.
Baca juga: Bisakah Langkah Menkeu Kucurkan Dana Rp 200 Triliun ke Bank Himbara Dorong Ekonomi? Ini Kata Ekonom
4 program dilanjutkan di program 2026- Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2029 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM
- Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
- PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Industri Padat Karya (APBN 2026)
- Diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU).
- Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menyerap tenaga kerja di atas 1 juta tenaga kerja pada Desember
- Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan jangka panjang menciptakan 200.000 lapangan kerja
- Revitalisasi tambak pantura seluas 20.000 hektar diharapkan menyerap 168.000 tenaga kerja
- Modernisasi 1.000 Kapal Nelayan diharapkan menciptakan 200.000 lapangan kerja
- Perkebunan Rakyat dengan penanaman kembali 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian yang diharapkan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.