KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan karena gebrakannya dalam dua pekan pertama menjabat.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, ia telah mengeluarkan beberapa kebijakan.
Langkah-langkah itu mencakup penempatan dana Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), penagihan tunggakan pajak besar, kepastian alokasi dana untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga rencana insentif agar warga negara Indonesia (WNI) menyimpan dollar AS di dalam negeri.
Baca juga: Apa Itu Tax Amnesty, Program Sri Mulyani yang Ditolak Menkeu Purbaya?
Gebrakan awal ini disebut Purbaya sebagai upaya menurunkan biaya dana, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap APBN.
Lantas, bagaimana rincian kebijakan Purbaya selama dua pekan menjabat?
Gelontorkan Rp 200 triliun ke bank Himbara
Purbaya menegaskan penempatan dana Rp 200 triliun ke bank BUMN diharapkan menurunkan bunga pinjaman maupun bunga deposito.
Dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta Pusat, ia menyebutkan bahwa dengan kebijakan ini perbankan tidak perlu bersaing ketat dalam perang bunga.
"Saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa menyalurkan, karena mereka punya uang lebih, mereka enggak akan perang bunga lagi," ungkap Purbaya, dikutip dari Kompas.com, Senin (15/9/2025).
Ia menjelaskan, turunnya bunga akan mendorong konsumsi masyarakat dan memudahkan akses kredit.
Bank juga bisa menyalurkan dana ke program pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, dengan bunga yang lebih rendah.
Baca juga: Diklaim Menkeu Purbaya, Kenapa Dirut Bank Himbara Pusing Usai Terima Dana Rp 200 T?
Kejar Rp 60 triliun dari penunggak pajak
Selain sektor perbankan, Purbaya menargetkan tambahan penerimaan dari penunggak pajak besar.
Kementerian Keuangan mencatat ada 200 wajib pajak dengan nilai tunggakan sekitar Rp 60 triliun.
"Dalam waktu dekat akan kami tagih, dan mereka enggak akan bisa lari," tegasnya, dilansir dari Kompas.com, Selasa (23/9/2025).
Untuk mempercepat penagihan, Kemenkeu menggandeng Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK.
Purbaya menambahkan, strategi ini juga didukung perbaikan sistem Coretax, pemberantasan rokok ilegal, dan stimulus Paket Ekonomi 2025.
Selain itu, ia juga menolak adanya tax amnesty atau pengampunan pajak seperti yang sempat dilakukan pada era kepemimpinan Sri Mulyani.
Baca juga: Kemeja Batik Purbaya Jadi Sorotan, Pakar Ungkap Tips agar Warna Kain Awet
Dana IKN tetap mengalir
Di tengah keraguan publik soal kelanjutan pembangunan IKN, Purbaya memastikan alokasi APBN akan tetap tersedia bahkan lebih cepat pada 2026.
"Kami harapkan nanti, ketika kelihatan mulai jalan, swasta akan masuk ke sana," ujarnya, dikutip Kompas.com, Rabu (24/9/2025).
Purbaya menyebut APBN menjadi modal awal untuk menghadirkan infrastruktur dasar IKN dan menunjukkan keseriusan pemerintah, sebelum investor swasta masuk dalam tahap pengembangan berikutnya.
Cegah capital outflow WNI
Kebijakan lain yang disiapkan Purbaya adalah insentif agar WNI kaya tidak menaruh dollar di luar negeri.
Pemerintah mencatat aliran dana dalam bentuk dolar terus meninggalkan Indonesia sejak awal 2025.
"Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga orang Indonesia yang kirim dollar ke luar negeri. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan mencegah itu dengan memberikan insentif yang menarik, sehingga mereka enggak usah capek-capek kirim dollarnya ke luar," jelas Purbaya, dilansir dari Kompas.com, Sabtu (20/9/2025).
Ia menambahkan, insentif tersebut masih dalam pembahasan di rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan akan berbasis pasar agar WNI lebih memilih menyimpan dolar di Indonesia.
Baca juga: Lulusan ITB Bongkar Cara Uang Rp 200 T Menkeu Purbaya Gerakkan Ekonomi Indonesia
Tantangan untuk Purbaya ke depan
Rangkaian kebijakan ini muncul di tengah kondisi penerimaan pajak yang melambat. Hingga Agustus 2025, setoran pajak tercatat Rp 1.135,4 triliun, turun 5,1 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Meski menghadapi tantangan defisit APBN, Purbaya menekankan strategi berlapis ini sebagai solusi jangka pendek sekaligus dasar kebijakan fiskal jangka menengah.
Dengan gebrakan awal tersebut, Purbaya ingin memastikan bahwa keuangan negara tetap terjaga, perbankan lebih likuid, penerimaan pajak meningkat, pembangunan IKN berlanjut, dan capital outflow WNI dapat ditekan.
(Sumber: Kompas.com/Fika Nurul Ulya, Umi Nur Fadhilah, Hilda B Alexander, Dian Erika Nugraheny | Editor: Jessi Carina, Umi Nur Fadhilah, Hilda B Alexander, Erlangga Djumena)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.