KOMPAS.com - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair, dikabarkan berpotensi memimpin sebuah pemerintahan transisi untuk Jalur Gaza dalam rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat. Informasi ini dilaporkan sejumlah media Inggris pada Jumat (26/9/2025).
Laporan tersebut menyebut Blair terlibat dalam diskusi dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan pihak lain mengenai pembentukan badan transisi pascaperang di wilayah Palestina itu.
Menurut BBC dan majalah The Economist, Blair bahkan disebut-sebut bisa memimpin otoritas tersebut dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta negara-negara Teluk.
Baca juga: Tony Blair Jadi Dewan Pengawas Danantara, Ini Plus Minusnya Menurut Pengamat
Sementara itu, Financial Times melaporkan Blair meminta duduk di dewan pengawas badan tersebut.
Blair sendiri pernah menjabat sebagai mediator perdamaian Timur Tengah pada 2007–2015. Namun, lembaga nirlaba yang ia dirikan, Tony Blair Institute for Global Change, menolak berkomentar terkait kabar ini.
Sementara di Indonesia, nama Tony Blair belakangan semakin ramah di telingan publik. Itu terjadi setelah dirinya dipilih menjadi anggota dewan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).
Pemerintahan transisi Gaza
The Economist menyebut badan itu akan diberi nama Gaza International Transitional Authority.
Badan tersebut ditargetkan mendapat mandat PBB untuk menjadi “otoritas politik dan hukum tertinggi” selama 5 tahun, sebelum menyerahkan kendali kepada Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat.
Badan ini diperkirakan memiliki sekretariat hingga 25 orang dengan tujuh anggota dewan. Markas awal akan ditempatkan di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, dan baru dipindahkan ke Gaza setelah situasi keamanan memungkinkan.
Sumber dekat Blair menegaskan ia menolak segala bentuk rencana yang berujung pada pemindahan permanen warga Gaza.
Baca juga: Sepak Terjang Tony Blair, Eks Perdana Menteri Inggris yang Masuk Struktur Danantara
Pro-kontra atas Tony Blair
Mantan Kepala Mossad Israel, Yossi Cohen, menyambut baik kemungkinan Blair memimpin otoritas transisi tersebut.
“Saya menyukai ide ini. Blair orang yang luar biasa. Jika ia mau mengambil tanggung jawab besar ini, saya rasa ada harapan bagi Gaza,” ujar Cohen kepada BBC Radio, Jumat (26/9/2025).
Meski demikian, keterlibatan Blair dipastikan menimbulkan pro-kontra, mengingat perannya dalam invasi AS ke Irak pada 2003.
Sebuah penyelidikan resmi di Inggris sebelumnya menyimpulkan Tony Blair mengambil keputusan berdasarkan intelijen yang keliru.
Tony Blair dilaporkan juga sempat menghadiri pertemuan di Gedung Putih bersama Trump pada Agustus lalu untuk membahas rencana pascaperang Gaza.
Trump sendiri pernah melontarkan ide menjadikan Gaza sebagai “Riviera of the Middle East” dengan memindahkan paksa sebagian warga Palestina dari wilayah tersebut.
Baca juga: Diminta Promosikan IKN ke Dunia oleh Jokowi, Siapa Tony Blair?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.