KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa mencuat.
Kebijakan ini diambil untuk melindungi penerima manfaat sekaligus mengevaluasi menyeluruh tata kelola MBG di seluruh daerah.
Dengan langkah ini, BGN menegaskan bahwa keselamatan masyarakat, terutama anak-anak, menjadi prioritas utama.
Baca juga: BGN Larang Ultra-Processed Food dalam Menu MBG, Apa Itu?
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa tidak ada kompromi dalam hal keamanan pangan.
"Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (29/9/2025).
Lantas, bagaimana langkah BGN selanjutnya dan sebaran dapur MBG yang berhenti beroperasi?
BGN kirim sampel dari dapur MBG ke BPOM
Data resmi mencatat lebih dari 5.000 kasus keracunan MBG sejak Januari hingga September 2025.
Dari jumlah tersebut, 2.210 korban terjadi hanya pada bulan September, mencakup siswa sekolah dasar hingga guru.
Angka ini memicu perhatian serius pemerintah karena menunjukkan potensi risiko yang besar dari program yang melibatkan distribusi makanan dalam skala nasional.
BGN menyatakan makanan dari 56 dapur yang ditutup telah dikirim ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk diuji laboratorium.
Hasil pemeriksaan akan menentukan tindak lanjut, apakah dapur tersebut bisa kembali beroperasi atau akan ditutup permanen.
"BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga," kata Nanik.
Baca juga: Kepala BGN Ungkap Instruksi Prabowo Terkait Keracunan MBG, Apa Saja?
Kanal aduan dan mekanisme pengawasan baru
Untuk mengantisipasi insiden serupa, BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat yang dapat digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran keamanan pangan.
Kanal ini diharapkan mampu menjadi sistem deteksi dini, sehingga setiap masalah dapat segera diketahui dan ditangani tanpa menunggu meluas.
"BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat mekanisme monitoring di lapangan. Hal ini untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat," jelas Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati.
Selain itu, BGN menegaskan perlunya penguatan monitoring harian di dapur MBG. Setiap rantai pasok mulai dari bahan baku, pengolahan di dapur, hingga distribusi ke siswa akan diawasi lebih ketat.
Evaluasi menyeluruh dianggap sebagai momentum untuk memperbaiki kelemahan struktural dalam program MBG.
Baca juga: Mengintip Program MBG di SPPG Laweyan Solo: Siswa Bisa Request Menu, Alergi Diperhatikan
SLHS jadi syarat mutlak dapur MBG
Pemerintah menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat wajib yang harus dimiliki setiap dapur MBG.
Sebelumnya, SLHS hanya menjadi persyaratan administratif, namun setelah ribuan anak menjadi korban, sertifikat ini kini menjadi kewajiban mutlak.
Kebijakan baru ini ditujukan agar dapur MBG lebih disiplin menjaga standar kebersihan dan pengolahan makanan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya standar sanitasi yang ketat.
"Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (dulu hanya) syarat, tetapi pasca kejadian (keracunan MBG belakangan) harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS. Akan dicek, kalau enggak ada, ini akan kejadian lagi, kejadian lagi," paparnya, dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/9/2025).
Pemerintah juga meminta seluruh pemda ikut mengawasi penerapan SLHS di dapur MBG di wilayahnya masing-masing.
Baca juga: 17 Tanya Jawab Seputar MBG 2025, termasuk soal Risiko Pungli dan Keracunan
Arahan presiden perketat SOP kebersihan
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet khusus untuk membahas insiden keracunan MBG. Ia menegaskan bahwa kebersihan dapur MBG harus menjadi prioritas utama, dan seluruh SPPG diminta memperbarui standar operasional prosedur (SOP) sesuai instruksi.
Prabowo menekankan penggunaan peralatan modern dalam proses pencucian agar peralatan benar-benar steril dan bebas bakteri.
"Kita risau masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri," kata Prabowo.
Ia juga menginstruksikan agar seluruh dapur MBG memiliki test kit.
"Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Dan langkah-langkah preventif lainnya," lanjutnya.
Baca juga: Presiden Pabowo Angkat Bicara soal Kasus Keracunan MBG
Daftar 56 dapur MBG yang dinonaktifkan
Daftar dapur yang dinonaktifkan sementara mencakup wilayah luas, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Indonesia Timur.
Di Sumatera, dapur yang ditutup berada sejumlah kota dan kabupaten seperti:
- SPPG OKI Pedamaran Menang Raya
- SPPG Musi Banyuasin Babat Toman Manggun Jaya
- SPPG Ogan Ilir Muara Kuang Ramakasih
- SPPG OKU Baturaja Timur Sukaraya
- SPPG Kota Palembang Kalidoni
- SPPG Karimun Karimun Sungai Lakam Timur 1
- SPPG Karimun Meral Sei Raya
- SPPG Kota Batam Sagulung Sungai Pelunggut
- SPPG Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tengah Penumangan
- SPPG Lampung Utara Kotabumi.
Di Jawa, dapur yang masuk daftar agar dihentikan sementara antara lain:
- SPPG Serang Kramatwatu Serdang
- SPPG Situbondo Panji Mimbaan
- SPPG Situbondo Panarukan Sumberkolak
- SPPG Khusus Koja Jakarta Utara
- SPPG Pamekasan Tlanakan Larangan Tokol
- SPPG Wonogiri Wonokarto
- SPPG Kota Tangsel Setu Bakti Jaya 2
- SPPG Gunungkidul Semin Sumberejo
- SPPG Garut Kadungora Karangmulya
- SPPG Lamongan Jetis
- SPPG Tasikmalaya Cikalong Mandalajaya
- SPPG Sukoharjo Baki Menuran
- SPPG Sleman Gamping Nogotirto
- SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu
- SPPG Palang Gesikharjo Tuban
- SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari
- SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti
- SPPG Kota Batu Batu Sisir
- SPPG Jakarta Timur Cipayung Munjul 2
- SPPG Sukabumi Palabuhanratu
- SPPG Bojonegoro Campurejo
- SPPG Blitar Wonodadi
- SPPG Rembang Krangan Tanjungan
- SPPG Subang Dawuan Kaler
- SPPG Kota Bandung Sukajadi Sukagalih 01
- SPPG Sumedang Situraja Jatimekar
- SPPG Sumedang Ujungjaya Palabuan
- SPPG Kebumen Petanahan Karanggadung
- SPPG Banyumas Karanglewas Karanglewas Kidul
- SPPG Banyumas Banyumas
- SPPG Pamarican Ciamis Sukajadi.
Wilayah timur Indonesia juga tidak luput dari langkah BGN menghentikan operasional dapur MBG, berikut daftarnya:
- SPPG Sumbawa Sumbawa Lempeh
- SPPG Sumbawa Empang Bunga Eja 2
- SPPG Lombok Barat Lembar-Lembar Selatan 2
- SPPG Kota Kupang
- SPPG Kota Tual Pulau Dullah Selatan Ketsoblak
- SPPG Maluku Barat Daya Babar Barat Tepa
- SPPG Buton Pasarwajo Awainulu
- SPPG Konawe Unaaha Ambekairi
- SPPG Kota Bau-Bau Kolakuna Kadolomoko
- SPPG Kota Palu Tatanga Tawanjuka
- SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung
- SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai
- SPPG Mamuju Tapalang Galung
- SPPG Bulukumba Bontobahari Sapo Lohe
- SPPG Bulungan Tanjung Selor Tanjung Selor Hilir.
Daftar tersebut menunjukkan betapa luas cakupan penindakan BGN yang meliputi dapur dari Palembang hingga Kupang.
Baca juga: Belajar dari Kasus MBG, Ini Jenis Bakteri, Virus, dan Parasit Penyebab Keracunan Makanan
Faktor penyebab keracunan MBG
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa sebagian besar kasus keracunan terjadi pada dapur yang baru beroperasi.
"Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," ujarnya.
Ia menambahkan, kualitas bahan baku yang buruk, kondisi air yang tidak layak, serta pelanggaran SOP menjadi faktor lain yang memperbesar risiko keracunan.
Dengan jumlah SPPG mencapai lebih dari 9.600 unit dan melayani 31 juta penerima manfaat, celah sekecil apa pun dalam standar kebersihan bisa berakibat fatal. Hal ini mendorong BGN untuk memperketat seleksi, pelatihan, dan pengawasan di seluruh dapur MBG.
Baca juga: Susu, Burger, dan Spageti di Menu MBG Disorot, Kepala BGN Angkat Bicara
Momentum perbaikan tata kelola MBG
Insiden keracunan ini dinilai sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola MBG secara menyeluruh.
Evaluasi dilakukan mulai dari rantai pasok bahan pangan, proses pengolahan di dapur, hingga distribusi ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Tujuannya memastikan bahwa standar keamanan pangan tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
"Evaluasi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Kami ingin memastikan bahwa standar keamanan pangan dipatuhi di semua lini, sehingga penerima manfaat terlindungi," kata Nanik.
Baca juga: Cegah Keracunan MBG, Berikut 4 Ciri Makanan yang Tidak Layak Dikonsumsi Anak
BGN berharap evaluasi ini bisa menjadi titik balik agar program MBG lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Dengan lebih dari 31 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, keselamatan penerima MBG dipandang jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target distribusi.
Langkah penonaktifan 56 dapur membuktikan bahwa pemerintah tidak segan menghentikan operasional sementara jika ada potensi bahaya.
Ke depan, BGN bersama BPOM, kementerian terkait, serta pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi untuk memastikan program berjalan aman.
Kanal pengaduan masyarakat, sertifikat SLHS, serta instruksi langsung Presiden menjadi bagian dari mekanisme baru pengawasan. Dengan cara ini, pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa MBG tetap bermanfaat sekaligus aman.
(Sumber: Kompas.com/Jessi Carina, Nawir Arsyad Akbar)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.