Arti Kode SC dan PB1 di Struk Restoran, Berapa Persen Potongannya?

KOMPAS.com - Lini masa media sosial X ramai membahas soal kode SC dan PB1 dalam struk pembayaran makanan di restoran.

Kode tersebut disertai dengan penambahan biaya sebanyak Rp 4.830 untuk SC dan Rp 16.583 untuk PB1.

"Baru tau di tempat makan ada keterangan SC dan PB1 di notanya. Artinya apa ya?" tulis akun @sbyfess, Senin (29/9/2025).

Lantas, apa arti kode SC dan PB1 di struk restoran?

Baca juga: Ramai soal Video Kendaraan Mati Pajak Tak Boleh Isi BBM di SPBU, Pertamina: Hoaks

Arti kode SC dan PB1

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli menjelaskan, PB1 adalah pajak bangunan 1 atau pajak restoran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan aturannya, PB1 bukan menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi dikelola oleh Pemerintah Daerah.

"Penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut dapat ditanyakan langsung ke Pemerintah Daerah setempat," kata dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (2/10/2025).

Biaya tambahan tersebut dituliskan dalam struk dengan kode PB1.

Sementara itu, kode SC adalah singkatan dari service charge. Service charge termasuk ke dalam pengenaan pajak restoran.

Pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Baca juga: Pajak Karyawan Restoran, Hotel dan Kafe Ditanggung Pemerintah, Cek Syaratnya

Besaran SC dan PB1

Meski dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda), besaran PB1 di seluruh restoran di Indonesia adalah sama.

Di Semarang, Jawa Tengah misalnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Indriyasari mengatakan, besaran PB1 baik Kabupaten maupun Kota Semarang adalah 10 persen.

"Di Semarang dan juga Kab/Kota seluruh Indonesia sama ada Pajak Barang/Jasa Tertentu adalah pajak makanan dan minuman sebesar 10 persen," kata dia kepada Kompas.com, Kamis.

Indriyasari mengatakan, besaran itu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah serta Perda tentang Pajak Daerah.

Selanjutnya, pajak tersebut akan disetorkan ke Pemda untuk selanjutnya dikelola oleh Pemda.

Sementara itu, untuk SC atau service charge, Indriyasari mengatakan bahwa biaya tambahan tersebut tidak dikelola oleh Pemda.

"Kalau service charge tidak ada, masing-masing resto punya kebijakan sendiri terkait service charge," ungkapnya.

Adapun besaran persentase SC juga tidak masuk ke Pemda. Uang tersebut dikelola langsung oleh pihak restoran.