Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Mafia Minyak Goreng Harus Ditindak Tegas dan Usut Tuntas

Kompas.com - 23/04/2022, 07:50 WIB
Markus Yuwono,
Priska Sari Pratiwi

Tim Redaksi

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta kasus mafia minyak goreng ditindak tegas dan diusut tuntas.

Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka, salah satunya  Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan minyak goreng, karena itu pertama, tentu pemerintah sedang melakukan upaya penindakan tegas terhadap mereka yang melakukan ekspor ilegal," kata Ma'ruf kepada wartawan usai peresmian gedung BRIN di Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, Jumat (22/4/2022).

"Jadi saya kira harus tegas dan usut tuntas itu," imbuhnya.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Belum HET, Jokowi Sebut Memang Ada Permainan yang Dilakukan Oknum

Ma'ruf menuturkan, saat ini pemerintah fokus memenuhi kebutuhan minyak goreng khususnya untuk jenis curah.

Salah satunya dengan menggelar operasi pasar demi menekan harga. 

"Untuk harga yang harus kita pertahankan adalah harga yang curah. Kalau harga yang kemasan mengikuti harga keekonomian, tapi yang curah ini oleh pemerintah tetap ditekan melalui upaya-upaya operasi pasar di mana-mana," kata dia.

Ia berharap dengan berbagai upaya pemerintah tersebut, harga minyak goreng dapat kembali normal. 

"Kita harapkan nanti dengan adanya tindakan-tindakan pemerintah seperti pengawasan, operasi pasar, (harga) minyak goreng ini normal seperti sedia kala," kata Ma'ruf.

Baca juga: BLT Minyak Goreng untuk 26.565 KPM di Sikka Mulai Disalurkan, Ini Besarannya

Sebelumnya diberitakan, Kejagung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang merupakan bahan baku minyak goreng.

Selain itu, terdapat sejumlah tersangka dari pihak swasta yakni Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Indrasar menerbitkan izin terkait persetujuan ekspor kepada tiga perusahaan itu yang diduga melawan hukum.

Pasalnya, penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir seharusnya tidak mendapat izin karena tidak memenuhi syarat DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya
Serahkan Penyelidikan ke Polisi, Keluarga Ajak Semua Pihak Kawal Kasus Kematian Diplomat ADP
Serahkan Penyelidikan ke Polisi, Keluarga Ajak Semua Pihak Kawal Kasus Kematian Diplomat ADP
Yogyakarta
Belasan Toko Modern di Kulon Progo Tarik Beras Premium usai Isu Oplosan
Belasan Toko Modern di Kulon Progo Tarik Beras Premium usai Isu Oplosan
Yogyakarta
Sebelum Ditemukan Tewas, Diplomat Daru dan Keluarga Siapkan Kepindahan ke Helsinki, Anak-anaknya Sudah Keluar Sekolah
Sebelum Ditemukan Tewas, Diplomat Daru dan Keluarga Siapkan Kepindahan ke Helsinki, Anak-anaknya Sudah Keluar Sekolah
Yogyakarta
Andong Lawan Arus di Yogyakarta, Kusir Joko: Saya Minta Maaf, Tidak Akan Saya Ulangi
Andong Lawan Arus di Yogyakarta, Kusir Joko: Saya Minta Maaf, Tidak Akan Saya Ulangi
Yogyakarta
Janjikan Masuk ASN dengan Catut Nama Bupati Gunungkidul, Pria Asal Kediri Ditahan
Janjikan Masuk ASN dengan Catut Nama Bupati Gunungkidul, Pria Asal Kediri Ditahan
Yogyakarta
29 Siswa Mundur dari Sekolah Rakyat, Dinsos DIY: Anak dan Orangtua Harus Sepakat Sejak Awal
29 Siswa Mundur dari Sekolah Rakyat, Dinsos DIY: Anak dan Orangtua Harus Sepakat Sejak Awal
Yogyakarta
Kecelakaan Lalu Lintas di Kulon Progo Didominasi Usia 15-25 Tahun, Operasi Patuh Digelar
Kecelakaan Lalu Lintas di Kulon Progo Didominasi Usia 15-25 Tahun, Operasi Patuh Digelar
Yogyakarta
Hindari Macet, Pembangunan Tol Yogya-Solo di Ringroad Trihanggo Gunakan Metode Sosrobahu, Apa Itu?
Hindari Macet, Pembangunan Tol Yogya-Solo di Ringroad Trihanggo Gunakan Metode Sosrobahu, Apa Itu?
Yogyakarta
PHK di Yogyakarta Diprediksi Meningkat pada Semester II 2025, Pemerintah Diminta Antisipasi
PHK di Yogyakarta Diprediksi Meningkat pada Semester II 2025, Pemerintah Diminta Antisipasi
Yogyakarta
Bupati Gunungkidul Labrak Pencatut Namanya, Banting Asbak Lalu Seret Pelaku ke Polisi
Bupati Gunungkidul Labrak Pencatut Namanya, Banting Asbak Lalu Seret Pelaku ke Polisi
Yogyakarta
2.400 Pekerja di Yogyakarta Terkena PHK Sepanjang 2025, Kebakaran Pabrik di Sleman Bikin Lonjakan
2.400 Pekerja di Yogyakarta Terkena PHK Sepanjang 2025, Kebakaran Pabrik di Sleman Bikin Lonjakan
Yogyakarta
Sekolah Rakyat Dimulai Hari Ini, Anies Baswedan: Mudah-mudahan Terlaksana dengan Baik
Sekolah Rakyat Dimulai Hari Ini, Anies Baswedan: Mudah-mudahan Terlaksana dengan Baik
Yogyakarta
Hanya Dapat 7 Siswa Baru, SMP PGRI Playen Bertahan di Tengah Gempuran Zonasi
Hanya Dapat 7 Siswa Baru, SMP PGRI Playen Bertahan di Tengah Gempuran Zonasi
Yogyakarta
29 Siswa Mundur dari Sekolah Rakyat di Yogyakarta, Apa Alasannya?
29 Siswa Mundur dari Sekolah Rakyat di Yogyakarta, Apa Alasannya?
Yogyakarta
SD Negeri di Sleman Ini Cuma Dapat Dua Murid Baru, Wali Kelas: Malah Lebih Fokus
SD Negeri di Sleman Ini Cuma Dapat Dua Murid Baru, Wali Kelas: Malah Lebih Fokus
Yogyakarta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau