Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah DIY Jamin Tak Ada Titip Menitip Saat Rekrutmen Tenaga Honorer

Kompas.com - 19/09/2023, 08:55 WIB
Wisang Seto Pangaribowo,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, tenaga honorer tak memiliki keahlian khusus. Bahkan, Tito juga menyebut bahwa tenaga honorer kebanyakan berasal dari tim sukses kepala daerah.

Lalu bagaimana kondisi di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani merespons dengan berkata, di Pemerintah DIY tidak menggunakan istilah tenaga honorer, tetapi tenaga di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebut dengan Tenaga Bantu (Naban).

Baca juga: Politikus PKS Pertanyakan Pernyataan Mendagri soal Tenaga Honorer Banyak Diisi Timses dan Keluarga Kepala Daerah

Dalam proses perekrutan Naban, Amin menjamin dalam seleksi tidak mungkin untuk main mata dengan Pemerintah DIY. Pasalnya, dalam perekrutan Pemerintah DIY sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

"Di Pemda DIY adanya Naban, yang rekrutmennya sudah by system, dari pendaftaran sudah online, tes sudah pake CAT seperti tes CPNS," ujar Amin saat dihubungi, Senin (18/9/2023).

Amin menjelaskan untuk pencegahan adanya titipan, Pemerintah DIY membuka rekrutmen secara sistematik sehingga tidak ada tatap muka.

"Pencegahannya, semua proses by system, tidak ada tatap muka. Juga status atau posisi Naban adalah mengisi formasi PNS yang kosong, jadi tidak bisa ada titipan-titipan untuk tambahan pegawai," jelas dia.

Amin menambahkan, dengan tes berbasis CAT, peserta bisa mengetahui hasil tes masing-masing. Nilai langsung direkap dalam aplikasi, sehingga hasilnya terintegrasi.

Selain menggunakan metode CAT, untuk pencegahan Pemerintah DIY juga tidak menyelenggarakan wawancara tatap muka.

Baca juga: Mendagri Sebut Tenaga Honorer Pemda Diisi Timses dan Keluarga Kepala Daerah, Habiskan Banyak Anggaran

"Tidak ada tatap muka, tidak ada tahap wawancara, substansi wawancara sudah ada juga di soal-soal matari lain bersamaan dengan tes CAT," jelasnya.

Untuk sekarang, sambung dia, rekrutmen Naban masih ditutup sejak 2022. "Rekrutmen Naban baru sudah tidak ada lagi sejak tahun 2022," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sebagian besar tenaga honorer bagian administrasi yang berada di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagian besar tidak mempunyai keahlian khusus.

Baca juga: Penghapusan Tenaga Honorer Urung, Pemkot Blitar Pertahankan 384 Posisi

Selain itu, tenaga honorer administrasi tersebut juga kebanyakan berasal dari tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di dinas setempat.

“Ganti pilkada, ketemu pejabat baru, tim suksesnya masuk lagi, terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus,” kata Tito saat menyampaikan paparannya di kantor Kemendagri pusat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Tito menyampaikan pernyataan itu di depan puluhan kepala daerah yang dikumpulkan dalam acara Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kantor Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
mohon di beri pengertian ini rekruitmen tenaga honorer, jangan suatu saat minta diangkat jadi pns. statusnya adalah sama dengan kontrak kerja profesional di perusahaan.


Terkini Lainnya
SPMB SMP Kota Yogyakarta Dibuka 8 Jalur, Calon Siswa Bisa Daftar lewat 3 Jalur Beda
SPMB SMP Kota Yogyakarta Dibuka 8 Jalur, Calon Siswa Bisa Daftar lewat 3 Jalur Beda
Yogyakarta
Kronologi Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon, Pelaku Manfaatkan Korban yang Buta Huruf, Kerugian Rp 3,5 Miliar
Kronologi Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon, Pelaku Manfaatkan Korban yang Buta Huruf, Kerugian Rp 3,5 Miliar
Yogyakarta
Baru Sehari Dipasang, CCTV Bantul Sudah Rekam Warga Buang Sampah Sembarangan
Baru Sehari Dipasang, CCTV Bantul Sudah Rekam Warga Buang Sampah Sembarangan
Yogyakarta
Pasal Pencucian Uang Jerat Tersangka Mafia Tanah Mbah Tupon, Ada Aliran Dana
Pasal Pencucian Uang Jerat Tersangka Mafia Tanah Mbah Tupon, Ada Aliran Dana
Yogyakarta
Ini Pasal yang Diterapkan ke 7 Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon
Ini Pasal yang Diterapkan ke 7 Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon
Yogyakarta
Peran 7 Tersangka Mafia Tanah di DIY, Korban Mbah Tupon Dimanipulasi karena Buta Huruf
Peran 7 Tersangka Mafia Tanah di DIY, Korban Mbah Tupon Dimanipulasi karena Buta Huruf
Yogyakarta
Mendag Jamin Tak Ada Lagi Kelangkaan Elpiji, Pertamina Miliki 733 SPBE
Mendag Jamin Tak Ada Lagi Kelangkaan Elpiji, Pertamina Miliki 733 SPBE
Yogyakarta
Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon, 6 dari 7 Tersangka Ditahan
Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon, 6 dari 7 Tersangka Ditahan
Yogyakarta
Menteri Perdagangan Bicara soal Dampak Perang Iran-Israel ke Ekspor Indonesia
Menteri Perdagangan Bicara soal Dampak Perang Iran-Israel ke Ekspor Indonesia
Yogyakarta
Lebih dari 117.000 Warga Gunungkidul Masih Miskin, Pemkab Gelontorkan Rp 217 Miliar
Lebih dari 117.000 Warga Gunungkidul Masih Miskin, Pemkab Gelontorkan Rp 217 Miliar
Yogyakarta
Mbah Tupon Digugat Tersangka Mafia Tanah, Kuasa Hukum: Upaya Pengaburan Status Tersangka
Mbah Tupon Digugat Tersangka Mafia Tanah, Kuasa Hukum: Upaya Pengaburan Status Tersangka
Yogyakarta
Siswa TK di Kulon Progo Muntaber Usai Santap MBG, Aroma Basi Tercium Saat Makanan Didistribusikan
Siswa TK di Kulon Progo Muntaber Usai Santap MBG, Aroma Basi Tercium Saat Makanan Didistribusikan
Yogyakarta
Digugat Perdata ke PN Bantul, Mbah Tupon Bingung, Cuma Ingin Sertifikat Tanahnya Segera Kembali
Digugat Perdata ke PN Bantul, Mbah Tupon Bingung, Cuma Ingin Sertifikat Tanahnya Segera Kembali
Yogyakarta
Aksi Solidaritas Tolak Aturan ODOL Berlangsung 3 Hari, Ini Tuntutan Supir Truk
Aksi Solidaritas Tolak Aturan ODOL Berlangsung 3 Hari, Ini Tuntutan Supir Truk
Yogyakarta
Angkat Bicara soal Polemik KAI dan Warga Lempuyangan, Sultan: Kalau Semua Dipenuhi ya Tidak Bisa...
Angkat Bicara soal Polemik KAI dan Warga Lempuyangan, Sultan: Kalau Semua Dipenuhi ya Tidak Bisa...
Yogyakarta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau