VISI hingga AKSI Dilibatkan dalam Perumusan Revisi UU Hak Cipta, Cholil Mahmud: Prosesnya Sudah Benar

JAKARTA, KOMPAS.com - Perumusan revisi Undang-Undang Hak Cipta melibatkan sejumlah pihak terkait, mulai dari para musisi seperti dari Vibrasi Suara Indonesia (VISI) hingga Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).

Vokalis Efek Rumah Kaca (ERK) sekaligus Plt Ketua Umum Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Cholil Mahmud, menilai langkah tersebut sudah tepat.

Menurut Cholil, sudah sewajarnya banyak pihak ikut dilibatkan dalam perumusan revisi Undang-Undang Hak Cipta.

Baca juga: Sistem Penarikan Royalti Musik, Cholil Mahmud: Yang Dimaksud Satu Pintu itu Apa?

“Ya namanya Undang-Undang harus melibatkan banyak orang, apalagi stakeholder. Itu salah satu mandat pembentuk Undang-Undang, bagaimana Undang-Undang dibuat,” kata Cholil kepada Kompas.com via telepon, Selasa (26/8/2025).

“Istilahnya, pembentukan Undang-Undang harus mengundang berbagai stakeholder agar kepentingan mereka terakomodasi,” tambah Cholil.

Cholil juga mengatakan bahwa dalam proses tersebut akan ada tarik-menarik kepentingan yang membuat sebagian pihak mungkin tidak puas.

Baca juga: Tanggapi Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta, Cholil Mahmud: Harusnya Mereka Punya Sensitivitas

Namun, ia menilai keterlibatan banyak pihak menunjukkan bahwa langkah perumusan revisi sudah benar dan tepat.

“Pasti enggak akan happy semuanya karena ada tarik-menarik kepentingan. Tapi dengan diundang, artinya prosesnya sudah benar,” tutur Cholil.

Ia pun berharap ke depannya tidak ada lagi polemik serupa karena sudah melibatkan pihak-pihak terkait.

“Nah tinggal substansinya saja. Ruangan untuk semua berpartisipasi sudah difasilitasi, itu langkah yang bagus. Tinggal ke depannya, supaya tidak ada polemik lagi,” ucap Cholil.

Baca juga: Kisruh Royalti Musik, Cholil Mahmud: Jangan Musisi yang Dituntut, tetapi LMKN atau LMK

“Kalau menurut saya, hak cipta itu banyak dari cabang seni,” tambah Cholil.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil rapat konsultasi antara DPR RI, para musisi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Gedung Parlemen, Senayan, pada 21 Agustus 2025, musisi juga ikut terlibat dalam perumusan revisi UU Hak Cipta, dalam hal ini adalah VISI dan AKSI.