KOMPAS.com -Mengapa Palestina tidak diakui sebagai negara? Pertanyaan ini muncul seiring banyak masyarakat dunia mempertanyakan kenapa Palestina tidak ada di Google Maps.
Mengapa Palestina tidak diakui sebagai negara?
Tidak ada alasan valid kenapa Palestina tidak diakui sebagai negara. Melansir History, lebih dari 135 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Artinya, sekitar 82 persen populasi dunia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Tetapi sekitar 50 negara di dunia tidak mengakui Palestina sebagai negara.
Mengutip A History of the Israeli-Palestinian Conflict (1994) karya Mark Tesser, negara yang mengakui Palestina sebagai negara antara lain Uni Soviet, China, India, Yugoslavia, Sri Lanka, Malta, dan Zambia. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengakui negara Palestina.
Sedangkan negara yang tidak mengakui Palestina sebagai negara antara lain Israel, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Spanyol, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan lain-lain.
Negara yang paling tidak mau mengakui Palestina sebagai negara adalah Israel. Melansir Vox, konflik Palestina-Israel bermula dari Bangsa Yahudi ingin mendirikan negara Israel dan bangsa Palestina ingin mendirikan negara Palestina. Keduanya ingin mendirikan negara di wilayah yang sama sehingga muncul konflik.
Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara Barat tidak mengakui Palestina sebagai negara karena lebih mendukung Israel. Melansir Institute for Policy Studies, ada hubungan erat antara Amerika Serikat dan Israel. Hampir semua negara Barat bersama Amerika Serikat mendukung Israel untuk mendirikan negara.
Untuk lebih memahaminya, simak sejarah negara Palestina berikut ini:
Baca juga: Negara-negara yang Belum Diakui di Dunia
Sejarah singkat Palestina
Mengutip History, Palestina adalah wilayah daratan kecil sekitar 2.400 mil persegi. Palestina berperan penting dalam sejarah kuno dan modern Timur Tengah.
Hingga 1948, Palestina mencakup wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Secara teoritis, Palestina mencakup Tepi Barat (wilayah yang membagi Israel dan Yordania Modern) dan Jalur Gaza (tanah yang berbatasan dengan Israel dan Mesir modern). Tetapi ada yang menganggap daratan ini sebagai Israel masa kini.
Palestina menjadi tempat terjadinya konflik politik terus menerus karena banyak upaya keras dari beberapa pihak untuk menguasai tanah Palestina karena dianggap sakral atau tanah suci. Orang-orang Arab yang menyebut tanah ini sebagai tanah air disebut bangsa Palestina.
Para ahli meyakini, nama Palestina berasal dari kata Philistia, merujuk pada orang Filistin yang menduduki wilayah itu di abad 12 SM. Sepanjang sejarah, Palestina dikuasai banyak kelompok, yaitu Assyria, Babylonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Fatimiyah, Turki Seljuk, Tentara Salib, Mesir, Mameluk dan Islamis.
Selama 1517-1917, Kekaisaran Ottoman memerintah sebagain besar wilayah itu. Ketika Perang Dunia I berakhir pada 1918, Inggris mengambil kendali atas Palestina. Liga Bangsa-bangsa mengeluarkan mandat, berupa dokumen yang memberi Inggris tanggung jawab membangun tanah air bangsa Yahudi di Palestina yang mulai berlaku pada 1923.
Pada 1947, PBB mengajukan rencana membagi dua Palestina, yaitu wilayah independen Yahudi dan wilayah independen Arab dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Yahudi menerima rencana itu tetapi kebanyakan orang Palestina dan Arab menolak. Mereka mulai membentuk pasukan sukarela di seluruh Palestina.
Pada Mei 1948, kurang dari setahun setelah Partition of Palestine (Pemisahan Palestina) dikemukakan, Inggris menarik diri dari Palestina dan Israel menjadi negara merdeka. Sekitar 700.000-900.000 warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan rumah.
Pecah perang antara orang-orang Yahudi dan Arab di wilayah itu. Perang Arab-Israel 1948 melibatkan Israel dan lima negara Arab, yaitu Yordania, Irak, Suriah, Mesir dan Lebanon. Konflik ini menandai dimulainya tahun-tahun penuh kekerasan antara Arab dan Israel.
Pada 1964, Palestine Liberation Organization atau PLO (Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO) dibentuk untuk mendukung rencana membangun negara Palestina di Israel.
Munculnya PLO sebagai respons terhadap Zionisme, sebuah gerakan terorganisir untuk membangun kembali tanah air Yahudi di Israel. Pada 1969, pemimpin Palestina Yasser Arafat menjadi Ketua PLO dan memegang gelar itu hingga meninggal pada 2004.
Baca juga: Peran PBB dalam Memelihara Perdamaian Dunia
Pada 5-10 Juni 1967 terjadi The Six-Day War, penyerangan Israel terhadap Mesir, Yordania dan Suriah. Israel mengambil alih beberapa wilayah seperti Jalur Gaza, Tepi Barat (West Bank), Semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan. Peperangan berlanjut bertahun-tahun kemudian.
Pada 1987, konflik Intifada Pertama pecah dipicu oleh pendudukan Israel atas Gaza dan Tepi Barat. Proses perdamaian diupayakan yang dikenal dengan Kesepakatan Damai Oslo (Oslo Peace Accords) untuk mengakhiri kekerasan.
Oslo I itu ditandatangani pada 1993, disaksikan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin Palestina Yasser Arafat. Terbentuklah pemerintahan Palestina yang baru. Pada 1995, Oslo II diadakan untuk meminta Israel menarik mundur pasukannya dari Tepi Barat dan area lainnya. Sekaligus menjadwalkan Pemilihan Dewan Legislatif Palestina.
Konlik Intifada Kedua pecah pada September 2000 dipicu kunjungan Ariel Sharon (yang nantinya menjadi Perdana Menteri Israel) di Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Pada 2005, pasukan Israel mundur dari Gaza.
Pada 2006, kelompok militan Islam Sunni, Hamas, memenangkan pemilihan legislatif di Palestina. Di tahun ini, terjadi perseteruan antara Hamas dan Fatah, kelompok politik yang mengendalikan PLO. Pada 2007, Hamas mengalahkan Fatah pada pertempuran Gaza.
Hamas dan Israel terlibat perang, yaitu Operation Cast Lead (Desember 2008), Operation Pillar of Defense (November 2012), dan Operation Protective Edge (Juli 2014). Pada April 2014, Hamas dan kelompok Fatah bersepakat membentuk pemerintah Palestina yang bersatu.
Pada Mei 2017, para pemimpin Hamas (pemegang kekuasaan Palestina) mengusulkan pembentukan negara Palestina menggunakan perbatasan sesuai ketentuan 1967, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya. Tetapi menolak mengakui Israel sebagai negara.
Pemerintah Israel langsung menolak rencana tersebut. Hingga saat ini para pemimpin dunia terus bekerja mencari resolusi terbaik yang menghasilkan perdamaian di wilayah itu.
Bangsa Palestina masih memperjuangkan negara Palestina yang berdaulat dan diakui secara resmi semua negara di dunia. Karena meski orang-orang Palestina menduduki wilayah utama tetapi populasi besar orang Israel terus menetap di sana.
Status Palestina di PBB
Mengutip United Nations, sesuai paragraf 2 resolusi 67/19, status Palestina di PBB adalah sebagai Non-member Observer State (negara pengamat non-anggota) oleh Sekretariat PBB.
Menurut Misi Permanen untuk PBB (Buku Biru), status Palestina di bawah kategori II sebagai: negara bukan anggota yang telah menerima undangan tetap untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam sesi dan pekerjaan Majelis Umum dan mempertahankan misi pengamat permanen di Markas Besar PBB.
Pada 12 Desember 2012, Palestina meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menggunakan istilah Negara Palestina di semua dokumen dan papan nama pada semua pertemuan PBB. Menurut publikasi PBB bertanggal 8 Maret 2013 tersebut, sebagai Kepala Negara Palestina adalah Mahmoud Abbas, Presiden Negara Palestina.
Pada 8 Januari 2013, Palestina memberi tahu Sekretaris Jenderal bahwa Kepala Pemerintahan Palestina adalah Salam Fayyad, Perdana Menteri Negara Palestina. Menteri Luar Negeri Negara Palestina adalah Riad Malki.
Sesuai permintaan tersebut, sekarang penyebutan Negara Palestina digunakan di semua dokumen PBB dan pada papan nama yang digunakan dalam pertemuan PBB.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.