KOMPAS.com - International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional dikabarkan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Senin (20/5).
Selain itu, surat perintah penangkapan juga ditujukan untuk pemimpin Hamas. Israel dan Hamas telah terlibat dalam konflik selama lebih dari tujuh bulan.
Diberitakan Kompas.com (21/5/2024), rencana penerbitan surat perintah penangkapan dari ICC itu berdasarkan permintaan Kepala Jaksa ICC, Karim Khan.
Baca juga: ICC Ajukan Surat Penangkapan Pimpinan Israel dan Hamas, Peluang Netanyahu Ditahan?
Apa sebenarnya Mahkamah Pidana Internasional?
Apa itu Mahkamah Pidana Internasional (ICC)?
ICC adalah lembaga yang bertugas menyelidiki dan, jika diperlukan, mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional.
Dilansir dari laman resminya, pengadilan ini berpartisipasi dalam perjuangan global untuk mengakhiri impunitas dan menuju stabilitas dan perdamaian abadi.
Melalui peradilan pidana internasional, ICC bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas suatu kejahatan global dan membantu mencegah kejahatan serupa terjadi kembali.
Meski demikian, sebagai pengadilan pilihan terakhir, ICC berupaya untuk melengkapi dan bukan menggantikan Pengadilan nasional.
ICC adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia, dan diatur oleh perjanjian internasional yang disebut Statuta Roma.
Baca juga: Israel Disebut Batal Balas Iran Setelah Netanyahu Ditelepon Biden
Statuta Roma
Perjanjian pendirian Mahkamah Pidana Internasional, yang disebut Statuta Roma, memberikan yurisdiksi kepada ICC atas empat kejahatan utama, yakni:
- Kejahatan genosida ditandai dengan adanya niat khusus untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama dengan membunuh anggotanya atau dengan cara lain.
- ICC dapat mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan pelanggaran serius yang dilakukan sebagai bagian dari serangan berskala besar terhadap penduduk sipil.
- Kejahatan perang yang merupakan pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa dalam konteks konflik bersenjata.
- Kejahatan agresi, yakni penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu Negara terhadap kedaulatan, integritas atau kemerdekaan Negara lain.
Baca juga: Alasan Israel Tolak Proposal Gencatan Senjata yang Disetujui Hamas
Kantor pusat ICC
Markas besar atau kantor pusat Mahkamah Pidana Internasional berada di kota Den Haag, Belanda. Namun ada beberapa kantor penghubung di sejumlah negara.
Satu untuk PBB di New York dan 7 Kantor Perwakilan di Kinshasa dan Bunia (RD Kongo), Kampala (Uganda), Bangui (Republik Afrika Tengah), Abidjan (Pantai Gading), Tbilisi (Georgia), dan Bamako (Mali).
Saat ini ada lebih dari 900 anggota staf yang berasal dari sekitar 100 negara. ICC menggunakan 6 bahasa resmi, yakni Inggris, Perancis, Arab, Cina, Rusia, dan Spanyol.
Baca juga: 9 Negara Tolak Palestina Jadi Anggota PBB, Ada Argentina-Papua Nugini
Tugas dan wewenang ICC
ICC bertugas menyelidiki dan mengadili (jika diperlukan) individu yang dituduh melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional.
Beberapa kejahatan yang masuk dalam kategori tersebut adalah: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.
Hakim ICC melakukan proses peradilan dan memastikan keadilan dalam prosesnya, dan jaksa bersifat independen.
Kantor Kejaksaan merupakan organ independen dari Pengadilan. Jaksa melakukan pemeriksaan pendahuluan, penyidikan dan merupakan satu-satunya yang dapat membawa perkara ke Pengadilan.
Baca juga: Iran Serang Israel, Apakah Berdampak pada Konflik Hamas-Israel di Gaza?
Dalam sidang, korban dapat memberikan suara. Sebab Statuta Roma memberikan hak kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses persidangan ICC.
ICC juga mempunyai program perlindungan terhadap korban dan saksi yang berpartisipasi, dengan menggunakan langkah-langkah perlindungan operasional dan prosedural.
ICC melakukan dialog dua arah secara langsung dengan masyarakat yang terkena dampak kejahatan di bawah yurisdiksinya, sehingga mereka dapat berkomunikasi langsung dengan Pengadilan dan mendapatkan rasa memiliki dalam proses peradilan.
Di sisi lain, terdakwa berhak mendapatkan proses hukum yang terbuka dan adil yang dapat mereka ikuti dalam bahasa yang mereka pahami sepenuhnya, dan masih banyak lagi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.