Ini Syarat Calon Kepala Daerah Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK

KOMPAS.com - Syarat calon kepala daerah Pilkada 2024 telah ditetapkan Mahkamah Konsitusi dalam sidang pembacaan putusan yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum Partai Gelora Muhammad Anis Matta.

MK juga menetapkan syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan sebagai peserta Pilkada.

Hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 hasil permohonan mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Fahrur Rozi dan mahasiswa Podomoro University, Anthony Lee.

Berdasarkan putusan tersebut, berikut sejumlah syarat calon kepala daerah yang dapat mendaftar Pilkada 2024.

Baca juga: Daftar Partai yang Bisa Ajukan Calon Sendiri di Pilkada Jakarta 2024 Menurut Putusan MK

Syarat calon kepala daerah Pilkada

Syarat pencalonan kepala daerah Pilkada diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 atau UU Pilkada. Syarat tersebut kemudian diperbarui melalui putusan MK.

• Perhitungan usia calon kepala daerah

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengatur calon kepala dan wakil daerah harus memiliki usia yang memenuhi syarat pencalonan sebelum ditetapkan sebagai peserta Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diberitakan Antara, Selasa (20/8/2024), MK memutuskan tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, serta penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada berada dalam satu kelindan.

Oleh karena itu, keterpenuhan syarat calon kepala daerah harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf e UU Pilkada, peserta Pilkada harus memenuhi batas usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati-wakil bupati dan calon walikota-wakil walikota.

Beirkut ini syarat calon kepala daerah: 

• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
• Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
• Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
• Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
• Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
• Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
• Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum
• yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
• Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
• Belum pernah menjabat sebagai gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan calon walikota-wakil walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
• Belum pernah menjabat sebagai gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan calon walikota-wakil walikota pada daerah yang sama
• Berhenti dari jabatannya bagi gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan calon walikota-wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
• Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota
• Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak
• ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan
• Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia,
• Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan
• Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Baca juga: Dampak Serius jika Putusan MK soal Pilkada Diabaikan, Pembangkangan Konstitusi dan Melawan Hukum