KOMPAS.com - Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono menilai, Jakarta masih menjadi ibu kota negara hingga beberapa tahun mendatang.
Hal itu disampaikan Bambang ketika Asosiasi Sekolah Perencanan Indonesia (ASPI) merekomendasikan konsep "twin cities" untuk Jakarta dan IKN.
Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN itu mengatakan, IKN nantinya akan tetap didorong untuk menjadi kota baru.
"Apa pun bentuknya, akan menjadi kota. Karena memang sudah ada yang terbangun, fasilitas sudah ada. Sekarang saatnya lebih membangun masyarakatnya, supaya masyarakat ini bisa menjadi penghuni yang loveable city," kata dia, dilansir dari Antara.
Usulan ASPI mengenai konsep "twin cities" untuk solusi rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu akan diteruskan kepada presiden, baik Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Lantas, apa itu konsep "twin cities"?
Baca juga: Jokowi Mengantor di IKN Selama 40 Hari Mulai Besok, Apa Saja Kegiatannya?
Konsep "twin cities" IKN dan Jakarta
Ketua ASPI Adiwan Fahlan Aritenang menjelaskan, konsep "twin cities" adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan.
Dalam hal "twin cities" IKN dan Jakarta, dua kota itu akan menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan, di mana salah satunya menjadi ibu kota de jure dan yang lainnya de facto.
Ibu kota de jure artinya secara resmi diakui oleh undang-undang atau konstitusi sebagai pusat pemerintahan suatu negara.
Sementara secara de facto adalah pengakuan ibu kota yang didasarkan pada realitas operasional fungsi pemerintahan yang sedang terjadi.
Dalam konteks Keputusan Presiden (Keppres) IKN yang belum ditandatangani tetapi negara memiliki anggaran yang cukup, artinya Jakarta bisa berperan sebagai ibu kota de jure dan IKN de facto.
"Secara undang-undang Jakarta tetap menjadi ibu kota, namun fungsi operasional dilakukan di IKN," kata Adiwan, masih dari sumber yang sama.
Menurut dia, IKN bisa mengadopsi fungsi utama non-pemerintahan tertentu, seperti pusat edukasi dan riset, yang diikuti dengan pemindahan bertahap sebagian fungsi publik pemerintahan dari kementerian/lembaga (K/L) yang relevan.
Sebagai contoh, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Perpustakaan Nasional; Arsip Nasional; dan sebagainya.
Jika Keppres sudah ditandatangani tetapi anggaran belum memadai, maka IKN dapat menjadi ibu kota de jure dan Jakarta de facto.
Dalam hal ini, IKN diposisikan sebagai kota pusat pemerintahan nasional 'parsial' yang mengakomodasi sebagian kementerian pendukung fungsi inti pemerintahan, seperti Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Adapun jika realitanya terjadi kondisi tidak ideal, di mana Keppres tidak ditandatangani dan anggaran tidak memadai, maka negara dapat melakukan langkah mitigasi dengan tetap mendorong penerapan rencana IKN, tetapi sebagai strategi jangka panjang hingga 2045.
Seiring dengan itu, Adiwan mengatakan, pemerintah dapat melakukan peninjauan ulang dan mendalam terhadap aspek-aspek perencanaan IKN, seperti pembangunan infrastruktur, populasi, dan biaya.
Baca juga: Bukan di IKN, Ini Lokasi Pelantikan Presiden-Wapres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
"Twin cities" pertama di dunia
Konsep kota kembar atau "twin cities" kali pertama diadopsi pada saat Perang Dunia II. Saat itu, Kota Coventry di Britania Raya dan Stalingrad di Rusia mengadopsi konsep kota kembar sebagai bentuk perdamaian dan rekonsiliasi.
Kota tersebut kemudian berganti nama menjadi Volgograd Place pada 1961 hingga saat ini.
Kerja sama dua kota itu awalnya bermula ketika orang-orang biasa di Coventry ingin menunjukkan dukungan mereka kepada tentara Rusia selama Pertempuran Stalingrad.
Dikutip dari The Guardian, Stalingrad mengalami kehancuran luar biasa dalam pertempuran terburuk selama Perang Dunia 1942. Sementara itu, di Coventry, gerakan sayap kiri terus mendesak Inggris untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada Rusia yang saat itu masih Uni Soviet.
Cucu walikota Coventry saat itu, Margaret Smith ingat bahwa neneknya, Emily Smith kerap menerima petisi dari sayap kiri yang menyerukan agar "front kedua" dibuka.
Kota itu bahkan melakukan upaya luar biasa dengan mengirimkan bantuan. Sebanyak 830 orang membayar masing-masing 6 pence untuk menandatangani taplak meja yang dikirim ke kota dengan pesan “Sedikit bantuan lebih baik daripada simpati yang besar".
“Sepertinya sekelompok perempuan di Coventry melihat bahwa Stalingrad adalah tempat yang ukurannya mirip dengan Coventry,” kata Derek Nisbet, komposer dan manajer seni lokal, yang terlibat erat dengan gerakan kembaran Coventry.
Oleh karena itu, rasa simpati itu muncul dari warga Coventry.
Menurut BBC, "twin cities" pertama di dunia adalah Kota Paderborn di Jerman dan kota Le Mans di Prancis. Kedua kota tersebut menjadi kota kembar pada 836 Masehi, setelah pemindahan relik Santo Liborius dari Le Mans ke Paderborn.
Namun hubungan kembar mereka tidak diakui secara resmi hingga tahun 1967.
Baca juga: Anggaran Ganti Rugi 2.086 Hektar Lahan IKN Hanya Rp 140 Miliar, Ekonom: Kasihan Masyarakat
Twin cities diadopsi beberapa negara
Konsep kota kembar ini kemudian diadopsi oleh beberapa negara. India misalnya. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan, India melihat konsep kota kembar sesuai dengan kebutuhan bisnis global mereka.
Oleh karena itu, negara tersebut membangun kota kembar Ahmedabad-Gandhinagar. Beberapa transportasi mulai dibangun untuk menghubungkan kedua kota tersebut, seperti dilansir dari India Today.
wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Phumtham Wechayachai di Thailand juga pernah mempromosikan kota kembar di wilayah Selatan negara tersebut.
"Twin cities" itu dibangun untuk merangsang ekonomi di wilayah tersebut. Ide tersebut diklaim mendapat dukungan dari Malaysia.
Dikutip dari Bangkok Post, kota kembar itu terdiri dari 5 provinsi di Thailand, yaitu Satun, Songkhla, Yala, Pattani, dan Narathiwat yang masing-masing akan dipasangkan dengan lima negara bagian Malaysia, yakni Perlis, Kedah, Perak, Terengganu, dan Kelantan.
Beberapa negara yang juga menerapkan konsep "twin cities" adalah Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dan ibu kota keduanya, Sejong. Atau, Malaysia dengan Putra Jaya dan Kuala Lumpur.
Bahkan Australia hingga Belanda juga pernag menerapkan konsep "twin city" dnegan memiliki dua kota administratif.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.