Presiden Prabowo Tambah 2 Ditjen Kementerian Keuangan, Apa Tugasnya?

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menambah dua direktorat jenderal (ditjen) dalam susunan organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang diundangkan pada 5 November 2024.

Berdasarakan Pasal 7, dua ditjen baru tersebut adalah Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Ditjen Stabilitas dan Pengambangan Sektor Kuangan.

Selain itu, apabila merujuk pada Perpres sebelumnya Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal kini dihapus.

Sehingga hanya terdapat tiga badan Kemenkeu, yakni Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan serta Badan Pendidikan dan Pelatikan Keuanan.

Perombakan susunan organisasi ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro.

"Betul (ada tambahan dua ditjen). Badan Kebijakan Fiskan nanti (melebur) ke dalam Ditjen Strategi Ekonomi Fiskal," kata Deni, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Lantas, apa tugas dua ditjen baru Kemenkeu tersebut?

Baca juga: Prabowo Akan Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Pisahkan Pajak-Bea Cukai dari Kemenkeu

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dengan maksimal enam direktorat. 

Dalam pasal 13 disebutkan, ditjen ini bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi eknomi dan fiskal sesuai dengan ketetentuan perundang-undangan.

Ada tujuh fungsi yang harus dijalankan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal selama melaksanakan tugas, antara lain:

• Perumusan kebijakan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
• Pelaksanaan kebijakan di bidang strategi malrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
• Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
• Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
• Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Baca juga: Profil Sri Mulyani, Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran

Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengambangan Sektor Kuangan

Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dengan paling banyak enam direktorat.

Merujuk pada Pasal 45, ditjen ini memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan.

Selain itu, ada delapan fungsi yang harus diselenggarakan, yakni:

• Perumusan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan
• Pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan
• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan
• Pelaksanaan fasilitasi sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan
• Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan
• Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan.

Baca juga: Pesan Sri Mulyani untuk Melaporkan Pegawai Kemenku Bergaya Hidup Hedon, Bagaimana Caranya?