Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 Tertinggal dari Timor Leste hingga Vietnam

KOMPAS.com - Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2024, Selasa (11/2/2025).

TII menghitung IPK menggunakan skala 0-100 dengan ketentuan, angka 0 diberikan untuk negara paling korup, sementara skor 100 menunjukkan negara paling bersih.

Dengan ketentuan tersebut, Indonesia memperoleh skor 37 dan menduduki ranking ke-99 di dunia.

Perolehan skor Indonesia sama dengan beberapa negara di benua Amerika dan Afrika, yakni Argentina, Ethiopia, Maroko, dan Lesotho.

Baca juga: Kantor Ditjen Migas Digeledah Buntut Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Kasus Apa Itu?

IPK yang diraih Indonesia pada 2024 sebenarnya lebih tinggi dari 2023 dengan perolehan skor 34.

Meski begitu, IPK Indonesia tahun lalu masih tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Timor Leste, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

Berdasarkan rilis TII, Timor Leste mendapat skor IPK sebanyak 44, Vietnam 40, Malaysia 50, dan Singapura 84.

“Ini CPI Indonesia sepanjang 2024 ada di skor 37 dan ranking-nya 99. Artinya, terjadi peningkatan tiga poin dari tahun 2023 ke 2024 dari skor 34 ke 37,” ujar Deputi Sekretaris Jenderal TII, Wawan Hery Suyatmiko dikutip dari Kompas.com, Selasa (11/2/2025).

Baca juga: Daftar Tersangka Kasus Korupsi Jiwasaraya, Terbaru Isa Rachmatarwata

Metode TII mengukur IPK 2024

TII melakukan penghitungan IPK Indonesia dan negara-negara lain berdasarkan sembilan indikator yang masing-masing memiliki poin.

Indikator tersebut mencakup:

• World Economic Forum EOS 2024 dengan skor 61
• IMD World Competitiveness Yearbook dengan poin 45
• Bertelsmann Foundation Transform Index dengan poin 39
• PERC Asia Risk Guide dengan poin 38
• PRS International Country Risk Guide dengan poin 33
• World Justice Project-Rule of Law Index dengan poin 26
• Economist Intelligence Unit Country Ratings dengan poin 35
• Global Insight Country Risk Ratings dengan poin 32
• Varieties of Democracy Project dengan poin 22.

Baca juga: Profil Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu yang Jadi Tersangka Korupsi Jiwasraya

Selain sembilan indikator, IPK yang diukur TII juga mencakup beberapa aspek, seperti:

• Penyuapan
• Pengalihan anggaran publik
• Prevalensi pejabat yang menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi
• Kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan integritas yang efektif
• Keterlibatan dan beban birokrasi yang berlebihan yang mungkin menambah peluang terjadinya korupsi
• Penunjukkan pejabat publik yang bersifat meritokratis versus nepotis dalam pelayanan publik
• Penuntutan pidana yang efektif terhadap pejabat yang korup
• UU yang memadai mengenai keterbukaan anggaran dan pencegahan konflik kepentingan pejabat publik
• Perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis, dan penyelidik melaporkan kasus suap dan korupsi
• Akses masyarakat sipil terhadap informasi mengenai urusan publik.

Baca juga: Apa Kaitan Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dengan Korupsi Jiwasraya?

IPK Indonesia dari tahun ke tahun

Dalam peluncuran IPK 2024 lewat kanal YouTube @TIIndonesia17, TII juga menunjukkan perjalanan IPK Indonesia yang sudah dimulai pada 1995.

Skor IPK Indonesia cenderung mengalami kenaikan sejak 1999 hingga 2019 meski angkanya masih rendah. 

IPK Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan pada 2020 saat dimulainya pandemi Covid-19.

Baca juga: KPK Tangkap Buron Korupsi E-KTP Paulus Tannos, Apa Perannya di Kasus Ini?

Berikut skor IPK Indonesia dari tahun ke tahun:

• 1995: 19
• 1996: 26
• 1997: 27
• 1998: 20
• 1999: 17
• 2000: 17
• 2001: 19
• 2002: 19
• 2003: 19
• 2004: 20
• 2005: 22
• 2006: 24
• 2007: 23
• 2008: 26
• 2009: 28
• 2010: 28
• 2011: 30
• 2012: 32
• 2013: 32
• 2014: 34
• 2015: 36
• 2016: 37
• 2017: 37
• 2018: 38
• 2019: 40
• 2020: 37
• 2021: 38
• 2022: 34
• 2023: 34
• 2024: 37.

Baca juga: Apa Alasan KPK Sulit Tangkap Paulus Tannos, Buron Korupsi E-KTP?