KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025) pagi.
Pembentukan Danantara diatur dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Pemerintah menargetkan Danantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun dengan nilai investasi awal sebesar 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 325,8 triliun.
Meski begitu, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Eddy Junarsin menilai, pembentukan Danantara berpotensi menghambat pertumbuhan badan usaha milik negara (BUMN).
Baca juga: Danantara Diresmikan Presiden Hari Ini, Apa Saja yang Perlu Diketahui?
Alasan Danantara dinilai berpotensi kurangi performa BUMN
Menurut Eddy, Danantara berpotensi menghambat pertumbuhan BUMN karena holding company ini bakal menambah layer hierarkis yang menyebabkan proses birokrasi bertambah panjang.
Ia menilai, bertambahnya manajemen pada Danantara berisiko membuat kebebasan berekspresi di masing-masing BUMN menjadi turun.
“Manfaat Danantara itu lebih ke defensif bukan ke ofensif. Artinya, transparansi dan tata kelola mungkin membaik, namun performa dan inovasi belum tentu,” ujar Eddy dikutip dari laman resmi UGM, Jumat (21/2/2025).
Eddy menambahkan, harus ada langkah lanjutan supaya tidak berhenti pada pembentukan holding company dalam realisasi Danantara.
Baca juga: Kata Media Asing soal Peluncuran Danantara yang Bakal Memiliki Aset Senilai 900 Miliar Dollar AS
Badan tersebut perlu merancang merjer dari akuisisi berbagai perusahaan pemerintah supaya lebih efisien dan efektif.
Hal tersebut juga dimaksudkan agar manajemen dalam Danantara tidak berlapis-lapis dan mampu berinovasi secara lincah.
Eddy menambahkan, hal lain yang diharapkan di balik pembentukan Danantara adalah badan ini bisa mencegah moral hazard karena lewat bentuk holding company yang resmi membuat pengawasan lebih transparan.
“Dari sisi kontrol dan transparansi itu membaik, tapi potensi negatifnya adalah dari sisi inefisiensi birokrasi,” jelas Eddy.
Eddy juga menyoroti peluncuran Danantara yang dilakukan di tengah kondisi yang kurang kondusif, seperti program efisiensi anggaran, makan bergizi gratis, dan revisi UU Minerba.
Baca juga: Benarkah Danantara Akan Berpengaruh pada Tabungan Nasabah di Bank BUMN?
Dampak positif Danantara
Meski pemerintah masih memiliki PR untuk menyempurnakan Danantara, Eddy menilai, kehadiran badan ini memiliki tujuan positif untuk mengkonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan BUMN.
Dengan begitu, aset dari BUMN menjadi lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik di mana setiap perusahaan akan lebih terbuka dengan adanya holding company yang menunjuk dan mengawasi dewan komisaris dan dewan direksi secara langsung.
Eddy menyebutkan, selama ini penunjukan dewan komisaris dan direksi yang menjabat di BUMN dilakukan oleh kementerian, namun dasar pemilihannya seringkali tidak disertai alasan yang jelas dan evaluasi yang memadai.
Baca juga: Danantara Diklaim Jadi Kekuatan Ekonomi Baru, Apa Saja yang Perlu Anda Ketahui?
“Selama ini pengawasan dari pemerintah adalah melalui penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi oleh kementerian sehingga sifatnya itu tidak terlalu binding,” ujarnya.
“Dengan adanya Danantara, monitoring dari parent company akan lebih transparan dan efektif,” tambah Eddy.
Ia juga menilai, Danantara akan memiliki peran terhadap kestabilan keuangan negara secara jangka panjang.
Tetapi, mengenai kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keperluan investasi, perlu dikaji lebih jauh oleh pemerintah melalui lembaga riset.
“Mungkin dampaknya di jangka pendek hanya berjalan seperti biasa, tapi jangka panjang kita tidak tahu keefektifannya, karena persamaan ekonomi itu saling berkaitan dan cukup kompleks,” pungkas Eddy.
Baca juga: Kata Media Asing soal Peluncuran Danantara yang Bakal Memiliki Aset Senilai 900 Miliar Dollar AS
Cara kerja Danantara
Danantara yang akan diluncurkan pemerintah hari ini mempunyai model pengelolaan yang mengacu pada konsep Temasek Holding Limited milik Singapura.
Selain itu, badan tersebut juga memiliki model pengelolaan yang serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA).
Dilansir dari Kompas.com, Kamis (20/2/2025), Danantara akan bekerja dengan mengelola aset negara untuk membiayai proyek berkelanjutan di berbagai sektor.
Di antaranya, ketahanan pangan, energi terbarukan, hilirisasi sumber daya alam (SDA), termasuk pengembangan industri manufaktur.
Dengan kontribusi Danantara dalam proyek-proyek tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan mencapai delapan persen per tahun.
Baca juga: Pengamat: Danantara Bisa Bawa Pengaruh Baik untuk Perekonomian Indonesia asalkan...
Selain itu, Danantara juga bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan cara mengkonsolidasikan aset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara.
Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing global dan kesejahteraan nasional.
Danantara juga diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya tersebut dalam rangka mendukung target dan program pemerintah.
Dalam realisasinya, Danantara bakal mengkonsolidasikan INA dan tujuh BUMN dalam tahap awal.
BUMN yang sudah bergabung, yakniL
- MIND ID
- Bank Mandiri
- Telkom Indonesia
- BRI
- BNI
- PT Pertamina
- PT Perusahaan Listrik Negara.
Baca juga: Memahami Danantara: Tujuan, Strategi, dan Struktur Organisasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.