KOMPAS.com - Pemerintah Georgia pernah berhasil memberantas korupsi yang mengakar di negara tersebut hanya dalam waktu cukup singkat.
Tindak korupsi menjadi kejahatan yang banyak terjadi di Georgia bahkan sejak pecahan Uni Soviet itu merdeka pada 1991, diberitakan Eurasianet (22/12/2004).
Hingga 2003, Georgia gagal mengekang korupsi hingga pembangunan ekonomi lumpuh dan menghambat reformasi. Korupsi bahkan memengaruhi hampir seluruh kehidupan warga.
Saat negara berada pada ambang kehancuran, pemerintah Presiden Mikheil Saakashvili yang terpilih pada Januari 2004 berhasil melakukan reformasi besar-besaran untuk mengatasi masalah tersebut.
Beberapa langkah dilakukan untuk memberantas korupsi di Georgia. Salah satunya dengan melakukan reformasi di berbagai sektor seperti bisnis dan kepolisian.
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 Tertinggal dari Timor Leste hingga Vietnam
Korupsi di Georgia
Bank Dunia melaporkan cara Georgia melawan korupsi dalam buku Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia's Reforms (2012).
Laporan itu mengungkapkan, korupsi dan kejahatan merajalela di Georgia sejak 1991-2003. Georgia sendiri merdeka dari Uni Soviet pada 9 April 1991.
Pada 2003, korupsi bahkan ada di hampir setiap aspek kehidupan negara tersebut.
Tindak korupsi yang paling terlihat dilakukan polisi lalu lintas. Para polisi yang sebagian besar berbadan gemuk, akan memakai seragam dan membawa tongkat kayu untuk memeras pengendara yang berada di jalanan. Mereka bahkan meminta uang dari pejalan kaki.
Korupsi juga ada di layanan pemerintah. Warga harus membayar untuk mendapatkan paspor, mendaftarkan properti, memulai bisnis, membangun rumah, masuk ke universitas negeri, serta mendapatkan surat izin mengemudi dan lulus pemeriksaan kendaraan.
Sementara restoran menyuap polisi agar tidak menutup perusahaan yang menyalahi standar sanitasi. Polisi juga melakukan korupsi dalam administrasi pajak.
Tak hanya polisi, banyak pejabat pemerintah yang korup memperkaya diri selama bertahun-tahun. Mereka bahkan membantu geng kriminal untuk membuat sambungan listrik ilegal, mecuri, memeras, serta merampas dan menyelundupkan mobil.
Badan kehakiman dan jaksa di Georgia juga korup. Mereka rutin mengarang tuduhan sebagai sumber suap untuk menambah pendapatan atau meminta biaya untuk penyelidikan yang sah.
Korupsi pejabat Georgia begitu meluas sehingga memengaruhi investasi asing. Para investor menjadi ragu berinvestasi untuk proyek strategis negara tersebut. Undang-undang kebijakan pajak yang tidak jelas semakin mengurangi investasi asing.
Penduduk Georgia marah karena korupsi merajalela, kejahatan terus terjadi, dan layanan publik tak berfungsi. Mereka pun berdemonstrasi setiap hari selama pemilihan parlemen. Tindakan ini membuat Presiden Georgia pada 2003, Eduard Shevardnadze mengundurkan diri.
Mantan menteri kehakiman Mikhail Saakashvili akhirnya terpilih sebagai presiden baru Georgia pada 4 Januari 2004. Politisi oposisi itu dikenal berusaha melawan pemerintah korup.
Dia berjanji akan memperkenalkan Undang-Undang Antikorupsi yang ketat dan melakukan investigasi pemberantasan korupsi tingkat tinggi.
"Kita harus membasmi korupsi. Bagi saya, setiap pejabat yang korup adalah pengkhianat yang mengkhianati kepentingan nasional," tegas Saakashvili dalam pidato resminya.
Baca juga: Perjalanan Kasus Wali Kota Semarang Mbak Ita yang Ditahan Buntut Kasus Korupsi dan Pemerasan
Cara Georgia berantas korupsi
Berikut beberapa hal yang dilakukan:
1. Perbaikan kinerja pemerintahPemerintah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap para bos kejahatan terkenal serta pejabat pemerintah dan pengusaha yang diduga melakukan korupsi.
Pemerintah juga meningkatkan layanan publik, seperti memberikan aliran listrik sepanjang waktu dan memberantas praktik korupsi di perguruan tinggi.
Sistem penguatan pemungutan pajak, bea cukai, peraturan bisnis, pendaftaran publik, ujian pendidikan tinggi, serta pemerintahan daerah menjadi hal-hal yang diperbaiki pemerintah.
Pemerintah juga menerapkan deregulasi bisnis serta desentralisasi layanan kota sebagai langkah reformasi antikorupsi.
2. Reformasi menyeluruh polisiUntuk mengembalikan kredibilitas polisi yang sangat korup, Georgia memecat total 16.000 polisi lalu lintas dalam waktu semalam dan membuka rekrutmen untuk mencari petugas baru.
Petugas yang direkrut berasal dari universitas dan program hukum. Para polisi akan mendapatkan pelatihan dan masa percobaan enam bulan. Mereka juga melakukan kampanye untuk memperbaiki citra kepolisian.
Pemerintah juga memperkenalkan saluran telepon darurat 24 jam yang memungkinkan warga melaporkan polisi yang melakukan suap. CCTV juga dipasang di sepanjang jalan raya untuk merekam bukti pelanggaran oleh polisi dan warga.
Pencegahan korupsi oleh polisi dilakukan pula dengan meningkatkan gaji mereka dan merenovasi gedung-gedung kepolisian. Sistem pelayanan oleh polisi pun diberbaiki.
Baca juga: Kantor Ditjen Migas Digeledah Buntut Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Kasus Apa Itu?
Kondisi Georgia membaik
Upaya antikorupsi yang dilakukan pemerintah Georgia membuat kondisi negara tersebut membaik sejak 2004.
Pemerintah Georgia berhasil menghilangkan banyak lembaga korup, mengadili penjahat dan pejabat atas tuduhan penggelapan pajak, korupsi, dan kriminalitas, serta membangun lembaga publik baru yang lebih baik.
Walau kondisinya membaik, lembaga pelayanan publik butuh waktu lama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pengelolaan negara yang aktif membantu proses reformasi antikorupsi di Georgia.
Georgia menjadi negara ke-53 yang paling tidak korup dari 180 negara kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah, menurut Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dilaporkan Transparency International.
Posisi ini menunjukkan Georgia berhasil menjadi contoh keberhasilan reformasi antikorupsi. Selama 15 tahun terakhir, Georgia mengalami kemajuan signifikan dalam mengurangi korupsi.
Menurut Transparency International, pemberantasan korupsi tersebut bisa sukses jika pemerintah memperkuat lembaga negara, mengatasi kesenjangan penegakan hukum, mendukung media yang bebas dan independen, serta mempromosikan keterlibatan warga negara dalam pemerintahan.
Untuk menghindari kemunduran pencapaian antikorupsi, pemerintah setiap negara termasuk Georgia perlu melakukan langkah-langkah yang memastikan lembaga negara beroperasi efektif, terutama parlemen dan sistem peradilan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.