KOMPAS.com - Kondisi perekonomian Indonesia tengah mengalami masalah usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok dan nilai tukar rupiah melemah.
IHSG ditutup dalam kondisi melemah 7,90 persen sejak dibuka pada level 5.914 pada Selasa (8/4/2025).
Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah hingga sempat menyentuh Rp 17.217,00 pada Senin (7/4/2025) menurut data dari Bloomberg.
Lantas, apa yang perlu dikhawatirkan masyarakat terkait anjloknya IHSG dan melemahnya nilai rupiah?
Baca juga: Selain IHSG, Bursa Saham Banyak Negara Juga Anjlok, Terparah sejak 1929
Dampak IHSG anjlok dan rupiah melemah
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai dampak IHSG anjlok dan nilai tukar rupiah yang melemah.
Menurutnya, permasalahan ekonomi tersebut akan menyebabkan imported inflation atau inflasi yang meningkat. Sebab, beban biaya impor ke Indonesia akan naik.
"Masyarakat secara luas akan menghadapi kenaikan beban biaya pangan, biaya hidup, biaya perumahan, itu juga akan meningkat," ujar Bhima saat dihubungi Kompas.com, Selasa.
Bhima mengungkapkan, kondisi demikian akan menyebabkan harga produk impor meningkat. Akibatnya, harga kendaraan bermotor serta bahan pangan impor akan cukup tinggi.
Produk pangan impor seperti bawang putih, gandum, serealia, kedelai, bahan baku tempe, tahu, serta daging diyakini akan meningkat. Sebab, harga pangan sensitif jika ada kondisi seperti pelemahan nilai tukar rupiah
Pelemahan nilai tukar rupiah juga menyebabkan harga-harga barang akan disesuaikan oleh produsen maupun importir.
"Sayangnya, kenaikan harga tersebut menimbulkan masalah karena tidak sejalan dengan kenaikan pendapatan masyarakat," tutur Bhima.
Upah masyarakat dinilai relatif kecil. Disposable income atau uang belanja masyarakat bahkan turun beberapa tahun terakhir. Hal ini akan berdampak ke daya beli masyarakat secara luas.
Perubahan nilai tukar rupiah pun bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karena beban industri semakin meningkat seiring penerapan tarif impor dari pemerintah AS.
Kondisi ini membuat perusahaan harus melakukan efisiensi dengan merumahkan karyawan. Kontrak kerja karyawan pun bisa batal, sedangkan rekrutmen tenaga kerja akan dihentikan.
Baca juga: Trading Halt Kembali Berlaku Usai IHSG Anjlok 9 Persen
Solusi untuk pemerintah
Bhima menuturkan, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) harus mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dengan menaikkan suku bunga acuan.
Suku bunga yang meningkat akan memicu penyaluran kredit baru. Bunganya yang lebih tinggi membuat biaya hidup masyarakat bisa ditekan.
"Pemerintah sih yang paling penting. Sekarang, kekuatan pertahanan Indonesia dikonsumsi rumah tangga, berarti daya beli masyarakatnya itu harus dipulihkan," lanjutnya.
Pemulihan daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan PPh 21 karyawan di sektor padat karya itu selama 12 bulan.
Kemudian, pencegahan PHK di industri manufaktur bisa dicegah dengan pemberian diskon tarif listrik 50 persen selama sembilan bulan. Sebagian biaya utilitas ditanggung pemerintah.
Bhima pun mengimbau pemerintah sebaiknya tidak membuat kegaduhan dengan menyusun RUU Polri, RUU Penyiaran, dan RUU KUHAP. Pasalnya, rancangan Undang-Undang ini akan menjadi sumber ketidakstabilan politik Indonesia.
"Penting lagi, pemerintah harus memberikan suku bunga lebih rendah ke sektor industri manufaktur dan pelaku usaha UMKM," tambah dia.
Bhima pun meminta pemerintah segera merevisi Permendag No. 8 Tahun 2024. Revisi diperlukan untuk melindungi produk lokal dari barang impor yang berpotensi meningkat.
Dia mendorong pemerintah bergerak cepat agar segera melakukan negosiasi dan relokasi. Upaya itu perlu dilakukan untuk mempertahankan industri dalam negeri.
Baca juga: IHSG Turun Bisa Pengaruhi Saham Reksadana, Apa yang Harus Dilakukan Investor?
Hal yang bisa dilakukan masyarakat
Tak hanya pemerintah, Bhima pun menyarankan masyarakat untuk bersiap menghadapi dampak IHSG anjlok dan nilai rupiah melemah.
Dia menyarankan masyarakat untuk menghemat uangnya serta menyisihkan pendapatan yang dimiliki untuk dana darurat.
"Kemudian tidak FOMO, tidak menghamburkan uang untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif yang bisa ditunda," katanya.
Bhima juga menganjurkan masyarakat untuk segera melunasi cicilan yang dimiliki. Dia beralasan, risiko beban cicilan akan meningkat seiring waktu di tengah kondisi perekonomian saat ini. Padahal, pendapatan tidak akan mengalami kenaikan.
Selain itu, masyarakat juga dia sarankan mulai berinvestasi membeli aset-aset yang risiko kerugiannya jauh lebih kecil.
Misalnya, investasi ke emas batangan, valas, atau properti yang harganya sekarang masih bagus atau cenderung sedang murah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.