KOMPAS.com - Lini masa media sosial X ramai membicarakan kehadiran tukang parkir liar yang dianggap merusak ekonomi.
Mulanya, seorang warganet membicarakan mengenai tetangganya yang seorang tukang parkir dengan penghasilan Rp 500 ribu per hari.
Hal tersebut membuatnya jadi tidak ingin membayar parkir liar lagi.
"Guys mulai hari ini harus stop deh kasih tukang parkir liar. masa tetangga sender grgr jadi kang parkir bisa kebeli mobil dan rumah gedong. dia bilang cuma dari hasil tukang parkir dan sehari paling kecil dapet 500rb/hari," tulis akun @t***ar**** pada Kamis (8/5/2025).
Banyak warganet menyetujui ajakan tersebut, salah satunya akun @To******ba**** yang membagikan tangkapan layar bertuliskan, "Perusak ekonomi. Yang dipikir kebanyakan orang: harga bensin naik. Yang sebenarnya: Jukir liar".
"Harusnya uang parkir masuk ke Pemda lewat retribusi resmi. Tapi di lapangannya malah masuk kantong pribadi. Parkir liar juga bisa bikin konsumen malas datang sehingga warung sepi. Lalu peluang usaha jadi seret," lanjut unggahan tersebut.
Lantas, bagaimana tanggapan ahli terkait tukang parkir liar yang dianggap merusak ekonomi?
Baca juga: Garasi Tak Cukup, Bolehkah Parkir Mobil di Jalan Depan Rumah?
Tanggapan pengamat terkait parkir liar
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Jurnasin mengatakan, klaim tersebut tegantung dengan konteks keadaan.
"Wah, itu tergantung konteks dan situasi ya," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).
Dia mengatakan bahwa jawaban mengenai efek dari parkir liar sulit disamaratakan di berbagai tempat.
"Secara umum mungkin tidak (merusak ekonomi). Namun kalau dilakukan dengan tidak tertib dan tidak aman, maka itu mengurangi kenyamanan konsumen," terangnya.
"Jadi, susah disamaratakan untuk jawabannya," lanjut dia.
Berbeda dengan Eddy, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, justru membenarkan bahwa parkir liar dapat menghambat aktivitas ekonomi karena menyebabkan pembeli enggan berbelanja.
"Membuat pembeli malas belanja atau makan, tentunya ini akan merugikan pemilik warung dan pedagang," ujar Wijayanto saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).
Menurut dia, hal tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi terhambat karena uang tidak berpindah tangan sehingga tidak ada nilai tambah yang tercipta.
Baca juga: Bolehkah Polisi Periksa SIM dan STNK Saat Kendaraan di Tempat Parkir? Berikut Aturannya
"Pemerintah pusat juga tentunya dirugikan, akibat penurunan PPN dan PPH dari transaksi-transaksi tersebut," tambahnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga terdampak karena seharusnya uang parkir tersebut masuk dalam penerimaannya.
"Belum lagi bagi Pemda yang punya hak atas penerimaan retribusi parkir," tutur Wijayanto.
Dia mengatakan bahwa parkir liar merupakan bentuk premanisme yang merajalela di berbagai tempat.
Bentuk premanisme ini marak terjadi di warung, tempat parkir, jembatan penyeberangan, tempat wisata, hingga tempat ibadah.
"Ini adalah bukti nyata bahwa ketidakpastian iklim berusaha di Indonesia sudah sangat kronis dan akut. Mudah ditemukan hampir di semua sektor, semua wilayah dan semua level," ujar Wijayanto.
Karena itu, dia berharap bahwa pemerintah menindaklanjuti praktik liar dengan sungguh-sungguh.
"Pemerintah harus secara serius menghilangkan praktik premanisme ini jika mengharapkan ekonomi bertumbuh, pekerjaan tercipta, dan daya beli masyarakat menguat," ungkap dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.