KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapat sorotan media asing setelah membuat kebijakan publik yang dinilai kontroversial.
Dua program utama Dedi Mulyadi yang menyita perhatian media asing adalah terkait pengiriman siswa ke barak militer dan wacana vasektomi sebagai syarat warga miskin terima bansos.
Gaung kebijakan Dedi Mulyadi kini pun sudah melampaui batas wilayah dan menarik perhatian media luar negeri yang mempertanyakan pendekatan pemerintah daerah di Indonesia dalam mengatasi masalah sosial dan pendidikan.
Lantas, bagaimana media asing menyoroti program Dedi Mulyadi?
Baca juga: Dedi Mulyadi Akan Bina Siswa Nakal ke Barak Militer, Pengamat: Bukan untuk Semua Siswa
Sorotan media asing terhadap Dedi Mulyadi
Bukan hanya oleh media dari negara tetangga Singapura, program Dedi Mulyadi juga disorot media yang berbasis di Eropa.
Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah sorotan beberapa media asing terhadap program Dedi Mulyadi:
1. AFP: program barak militer Dedi Mulyadi tuai pro dan kontraAgence France-Presse (AFP) menyoroti kebijakan barak militer Dedi Mulyadi lewat tulisan berjudul "Indonesia Could Expand Programme Sending Troublesome Students to Military Barracks: Minister" yang diterbitkan pada Jumat (5/5/2025).
Kantor berita yang berkantor pusat di Paris, Perancis, itu menyebutkan simulasi mengirim remaja yang sering membolos dan bermain video gim ke kamp pelatihan militer sedang dilakukan di Jawa Barat oleh lebih dari 270 siswa bermasalah.
Diberitakan, Dedi Mulyadi meluncurkan program tersebut untuk mendorong perubahan gaya hidup setelah mengamati banyak pelajar yang begadang untuk membolos, bermain video gim, dan terlibat perkelahian.
Program ini mendapat pujian dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai yang mengungkapkan pada AFP terkait dukungannya untuk perluasan program ke seluruh negeri.
"Jika berhasil dari perspektif hak asasi manusia ... yang berarti pendidikan berlangsung dengan baik dan benar serta peningkatan yang baik dalam kapasitas mental, kompetensi, disiplin dan tanggung jawab, maka hal itu dapat dilakukan secara nasional," terang Natalius Pigai.
Dalam berita itu, AFP juga menyertakan pendapat kontra dari Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang mengatakan, kebijakan tersebut keliru.
Unit-unit pendidikan dan pelatihan militer dianggap KontraS bukan tempat untuk mendidik para siswa.
"Tujuan dari menempatkan siswa di unit pendidikan dan pelatihan militer adalah untuk memberikan hukuman. Ini jelas salah karena tidak didasarkan pada proses hukum pidana untuk anak," jelas Andrie kepada AFP.
Pihak Andrie pun meragukan bahwa program barak militer Dedi Multyadi dapat berjalan efektif.
Baca juga: Suara yang Tidak dan Mendukung Program Barak Milter Dedi Mulyadi
Sementara itu, media yang berkantor pusat di Singapura, Channel NewsAsia (CNA) tampak telah beberapa kali menerbitkan artikel di situs web mereka yang menyoroti soal kebijakan Dedi Mulyadi.
Bukan hanya soal barak militer, tapi juga terkait vasektomi sebagai syarat warga menerima bansos, serta larangan siswa membawa motor dan HP ke sekolah.
Pemberitaan terbaru mengulas soal program barak militer Dedi Mulyadi. Dalam artikel berjudul "Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah berani dengan memperluas program pembinaan berbasis militer yang sebelumnya hanya ditujukan bagi pelajar bermasalah", disebutkan bahwa orang dewasa akan ikut disasar.
CNA menulis, pembinaan yang akan dilakukan Dedi Mulyadi akan menyasar individu dewasa yang kerap mabuk-mabukan, nongkrong tidak produktif, bergabung geng jalanan, hingga menelantarkan keluarga.
Dalam pemberitaan tersebut, dituliskan bahwa peserta pendidikan akan dibentuk dengan pendekatan militer, serta dibekali dengan pelatihan pertanian, perikanan, hinggan konstruksi.
Selain itu, mereka juga akan diberdayakan mengikuti proyek Pemerintah Jawa Barat terkait irigasi, pembangunan jalan, dan sebagainya.
Nantinya, disebutkan bahwa gaji pekerja hasil binaan akan dikirimkan langsung ke keluarga masing-masing untuk menghindari penyalahgunaan.
Sebelumnya, program pembinaan berbasis militer ini telah diterapkan terhadap pelajar yang dikenal sulit dikendalikan.
Baca juga: DPR hingga Dedi Mulyadi Buka Suara soal Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI di Garut
3. SCMP: kebijakan vasektomi Dedi Mulyadi ditentangSementara itu, surat kabar yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP) telah menerbitkan artikel berjudul "Indonesian Governor’s ‘Ridiculous’ Vasectomy Plan Sparks Debate on Poverty, ‘Body Politics’" pada Kamis (8/5/2025).
Dalam pemberitaan itu, SCMP menyinggung bahwa usulan Dedi Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai prasyarat bagi laki-laki menerima program kesejahteraan sosial pemerintah menuai berbagai kritik.
Dedi Mulyadi dikatakan telah melempar wacana bahwa vasektomi akan menjadi prasyarat bagi keluarga miskin yang mencari sambungan listrik baru, bantuan pangan, beasiswa, atau perumahan umum.
Media tersebut juga mengungkapkan bahwa mereka yang menyetujui vasektomi akan menerima uang Rp 500.000.
"Wacana itu dengan cepat mendapat reaksi keras dari tokoh-tokoh Isalm, salah satunya Ketua Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf," tulis SCMP.
Selain itu, dikatakan, rencana ini juga mendapat penolakan dari profesor madya di Sekolah Ilmu Sosial di Universitas Teknologi Nanyang Singapura, Sulfikar Amir yang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut menggelikan.
Dia mengungkapkan, kemiskinan tidak dapat diatasi dengan mengendalikan hak reproduksi keluarga miskin.
SCMP juga menyoroti bahwa hal ini bukan pertama kalinya politisi di Indonesia mendapat kecaman atas pernyataannya terkait kemiskinan. Disebutkan, Muhadjir Efendy dan Ridwan Kamil pernah mendapat kecaman serupa.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.