BANGKOK, KOMPAS.com – Pemerintah Thailand menyatakan kesiapannya untuk melakukan gencatan senjata dan membuka dialog bilateral dengan Kamboja guna mengakhiri konflik bersenjata di wilayah perbatasan kedua negara.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Thailand pada Sabtu (26/7/2025) malam.
Perang Thailand-Kamboja yang terbaru terjadi sejak Kamis (24/7/2025). Selama tiga hari berturut-turut kedua negara termasuk terlibat saling tembak artileri berat di sepanjang perbatasan.
Baca juga: Tak Hanya di Perbatasan, Warga Thailand dan Kamboja Saling Serang di Media Sosial
Bentrokan tersebut tercatat telah menewaskan sedikitnya 33 orang dan memaksa lebih dari 150.000 warga mengungsi.
"Thailand pada prinsipnya setuju untuk memberlakukan gencatan senjata," tulis pernyataan Kemenlu Thailand melalui akun X resminya.
Trump: Thailand-Kamboja sepakat gencatan senjata
Pernyataan dari Thailand muncul tak lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa dirinya telah berbicara dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet dan PMsementara Thailand Phumtham Wechayachai.
Trump menyebut kedua pihak sepakat untuk segera bertemu dan "merumuskan kesepakatan gencatan senjata".
Kemenlu Thailand membenarkan adanya percakapan antara Trump dan Phumtham.
Dalam percakapan itu, Phumtham meminta Trump untuk menyampaikan kepada pihak Kamboja bahwa Thailand ingin segera mengadakan dialog bilateral guna membahas langkah-langkah menuju gencatan senjata dan penyelesaian damai atas konflik.
Bentrokan meluas ke wilayah pesisir
Tak hanya di wilayah darat, pertempuran juga pecah di pesisir Teluk Thailand, sekitar 250 kilometer dari garis depan utama. Ledakan terdengar pada Sabtu sore di wilayah itu.
"Rasanya seperti saya sedang melarikan diri dari zona perang," ujar Samlee Sornchai (76), warga yang mengungsi ke sebuah wihara di Kota Kanthararom, Thailand, setelah meninggalkan lahannya yang dekat dengan zona konflik.
Konflik perbatasan yang telah berlangsung lama ini memanas sejak awal pekan lalu, melibatkan pesawat tempur, tank, dan pasukan darat.
Ketegangan awalnya dipicu oleh sengketa atas situs candi kuno yang telah lama diperebutkan, lalu merambat ke wilayah pedesaan di sepanjang perbukitan yang berbatasan langsung dengan hutan lebat dan lahan pertanian karet serta padi.
Baca juga: Update Konflik Thailand-Kamboja: Apa Dampaknya Jika Tak Segera Gencatan Senjata?
Korban jiwa dan pengungsi
Sementara itu, otoritas Thailand menyebut 13 warga sipil dan tujuh tentara mereka tewas, sehingga total korban jiwa melebihi angka dalam konflik serupa pada 2008–2011.
Pemerintah Kamboja menuduh militer Thailand menembakkan lima peluru artileri berat ke Provinsi Pursat yang berbatasan dengan Provinsi Trat di Thailand.
Sebaliknya, Thailand menuduh Kamboja menargetkan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit yang terkena tembakan.
Konflik ini telah menyebabkan lebih dari 138.000 warga Thailand dan sekitar 35.000 warga Kamboja mengungsi dari rumah mereka.
Seruan PBB untuk gencatan senjata
Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat di New York pada Jumat. Duta Besar Kamboja untuk PBB, Chhea Keo, menyatakan bahwa negaranya menginginkan "gencatan senjata segera" dan solusi damai atas sengketa ini.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap eskalasi kekerasan dan mendesak kedua negara untuk "segera menyepakati gencatan senjata" serta memulai dialog demi solusi jangka panjang.
“Sekjen mengecam jatuhnya korban jiwa yang tragis dan tidak perlu, serta luka-luka pada warga sipil dan kerusakan infrastruktur di kedua belah pihak,” ujar Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq.
Baca juga: Media Vietnam Soroti Kemenangan Dramatis Indonesia atas Thailand di Piala AFF U23 2025
Ketegangan politik dan tuduhan balik
Thailand dan Kamboja saling menuduh pihak lain sebagai pihak yang memulai serangan pertama.
Kamboja juga menuduh Thailand menggunakan bom cluster yang dilarang internasional, sementara Thailand menyebut Kamboja menargetkan fasilitas sipil.
Konflik ini memuncak setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan perbatasan pada Mei lalu.
Ketegangan semakin parah ketika mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, merilis rekaman pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Thailand saat itu, Paetongtarn Shinawatra.
Dalam rekaman itu, Paetongtarn dianggap tidak cukup membela kepentingan Thailand dan bahkan mengkritik militernya sendiri. Akibatnya, ia diskors dari jabatannya oleh pengadilan konstitusi Thailand.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.