KOMPAS.com - Gelombang demonstrasi di Kabupaten Pati kembali menyeret nama Bupati Pati Sudewo ke kasus korupsi lama yang belum tuntas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keterlibatan Sudewo dalam empat proyek jalur kereta api yang menjadi bagian dari perkara korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Baca juga: 8 Fakta Demo Bupati Pati Sudewo, 64 Orang Luka, Belasan Diamankan, dan Usulan Hak Angket
Lantas, apa saja empat proyek dalam kasus korupsi yang mejerat Sudewo dan bagaimana perkembangannya?
Pernyataan KPK soal dugaan suap
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Sudewo termasuk pihak yang diduga menerima aliran dana dari proyek pembangunan jalur kereta.
"Benar saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya saudara R (Risna Sutriyanto)," kata Budi Prasetyo, dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/8/2025).
Budi menegaskan KPK akan mendalami informasi terkait dugaan penerimaan suap tersebut dalam proses penyidikan.
"Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa," ujarnya.
Ia juga membuka kemungkinan pemanggilan Sudewo untuk diperiksa.
"Jika memang memerlukan keterangan dari yang bersangkutan, tentu akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut," kata Budi.
Baca juga: Update Demo Pati 13 Agustus 2025: 64 Orang Dirawat dengan Mayoritas karena Gas Air Mata
Daftar empat proyek yang masuk perkara DJKA
KPK menyebut empat proyek yang diduga terkait dengan dugaan suap kepada Sudewo.
Keempat proyek tersebut yaitu:
- Jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kaliyoso di Jawa Tengah
- Pembangunan jalur kereta di Makassar
- Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur
- Perbaikan pelintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Semua proyek ini berada dalam lingkup penyidikan kasus korupsi DJKA Kemenhub.
Posisi Sudewo saat kasus terjadi
Saat kasus ini terjadi, Sudewo berstatus anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Gerindra. Dalam OTT KPK 2023, 25 orang diamankan dari berbagai lokasi, dengan 10 di antaranya menjadi tersangka.
KPK juga pernah memeriksa Sudewo pada Agustus 2023 sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya.
Dalam persidangan Putu di Pengadilan Tipikor Semarang, KPK menyita uang sekitar Rp 3 miliar dari Sudewo.
Bantahan Sudewo di persidangan
Terkait kasus yang menjeratnya, Sudewo membantah tuduhan tersebut.
"Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai," ujarnya di persidangan.
Ia juga menolak dakwaan jaksa yang menyebut dirinya menerima Rp 720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung.
Meski sudah dua tahun berlalu, Jateng Corruption Watch (JCW) mempertanyakan status hukum Sudewo.
"Uang yang disita itu kan sebagai barang bukti adanya keterlibatan yang bersangkutan," kata Koordinator JCW Kahar Muamalsyah, dikutip dari Kompas.com, Rabu (13/8/2025).
Perkembangan perkara DJKA
Perkembangan terbaru, KPK menahan Aparatur Sipil Negara Kemenhub Risna Sutriyanto pada 12 Agustus 2025.
Risna adalah Ketua Pojka Proyek pembangunan jalur ganda KA Solo Balapan–Kadipiro 2022–2024 dan paket pekerjaan lainnya di BTP Kelas 1 Semarang.
KPK menyatakan penyidikan terhadap kasus ini masih berjalan. Dugaan suap proyek jalur kereta api yang melibatkan Bupati Pati Sudewo tetap menjadi fokus pemeriksaan, termasuk daftar proyek yang disebut masuk dalam perkara korupsi DJKA Kemenhub.
(Sumber: Kompas.com/Haryanti Puspa Sari, Maya Citra Rosa | Editor: Ardito Ramadhan, Maya Citra Rosa)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.