Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Albania Ingin Gantikan Pejabat yang Terbukti Korupsi dengan AI

Baca di App
Lihat Foto
PEXELS/ Ingo Joseph
Negara Albania.
|
Editor: Resa Eka Ayu Sartika

KOMPAS.com - Perdana Menteri Albania, Edi Rama mengatakan bahwa negara mereka melihat peluang penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menggantikan para pejabat yang melakukan korupsi.

Rama menilai kecerdasan buatan bisa menjadi solusi utama dalam perang melawan korupsi yang telah lama ada di negaranya.

Ia bahkan menyebut teknologi tersebut sebagai calon anggota pemerintahan paling efisien.

Langkah berani tersebut berpotensi menjadikan Albania sebagai negara pertama di dunia dengan pemerintahan yang benar-benar melibatkan menteri berbasis AI.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Suatu hari nanti, kita bahkan mungkin memiliki kementerian yang sepenuhnya dijalankan oleh AI. Dengan begitu, tidak akan ada nepotisme atau konflik kepentingan," ujar Rama dalam konferensi pers, Juli 2025.

Baca juga: Albania Berencana Bangun Negara Islam Mirip Vatikan, Ini Alasannya

AI tak dapat lakukan kesalahan dan tak perlu digaji

Dikutip dari Politico, Kamis (14/8/2025), tak hanya tentang pencegahan korupsi, Albania juga menggunakan AI untuk mempercepat akses mereka untuk menjadi keanggotaan Uni Eropa.

Ia mengatakan teknologi tersebut dapat segera menjadi anggota pemerintahan Albania yang paling efisien.

Mantan politisi partai berkuasa serta penulis dengan minat yang besar pada AI, Ben Blushi,  mengatakan ia yakin tidak ada yang perlu ditakutkan dari teknologi tersebut.

"Mengapa kita harus memilih antara dua atau lebih opsi manusia jika layanan yang kita dapatkan dari negara bisa dilakukan oleh AI?" kata Ben.

Ben melanjutkan, masyarakat akan lebih baik dikelola oleh AI daripada oleh manusia karena AI tidak membuat kesalahan.

"Selain itu, AI juga tidak membutuhkan gaji, tidak dapat dikorupsi, dan tidak akan berhenti bekerja," ungkap Ben.

Negara Albania diketahui telah lama bergulat dengan korupsi, baik di seluruh aspek masyarakat maupun politik. 

Partai yang berkuasa saat itu telah menyaksikan banyak pejabat yang didakwa dan dihukum karena korupsi.

Beberapa diantaranya adalah pemimpin oposisi, Sali Berisha yang saat ini sedang menghadapi persidangan korupsi, dan mantan perdana menteri sekaligus mantan presiden, Ilir Meta yang saat ini berada di balik jeruji besi.

Baca juga: 10 Negara dengan Talenta AI Tertinggi di Dunia, Singapura Nomor 2

Respons oposisi pemerintahan 

Anggota parlemen Albania dari Partai Demokrat yang beroposisi, Jorida Tabaku menekankan bahwa kecerdasan buatan hanyalah alat bantu. 

"AI adalah alat bantu, dan bukan keajaiban," ungkap Tabaku.

Tabaku mengatakan, jika digunakan oleh orang yang tepat, AI dapat membantu pemerintahan lebih transparan, efisien, dan bersih.

Namun, jika dikelola oleh pihak yang salah, AI hanya akan menjadi topeng digital yang menyembunyikan masalah lama.

Tabaku juga mengatakan harus ada konsultasi publik dan kejelasan seputar cara teknologi tersebut diterapkan, besaran biaya, serta siapa yang akan memprogram teknologi tersebut.

"Jika aktor yang sama yang diuntungkan dari tender korup adalah mereka yang memprogram algoritmanya, maka kita tidak akan menuju masa depan. Kita sedang membangun masa lalu," ujarnya.

Baca juga: Ada Ribuan Situs Berita yang Sepenuhnya Ditulis AI, Sebarkan Informasi Tidak Akurat

Penggunaan AI di Albania

Di Albania, penggunaan AI sudah merambah dalam bidang administrasi. Teknologi AI di sana telah dapat menganalisis transaksi pajak dan bea cukai secara real time, serta mengidentifikasi adanya penyimpangan.

Wilayah negara tersebut juga dipantau oleh pesawat nirawak pintar dan sistem satelit yang menggunakan AI.

Sebelumnya, mereka menggunakan drone tersebut untuk memeriksa pelanggaran hukum di lokasi konstruksi dan pantai serta perkebunan ganja di daerah pedesaan.

Selain itu, terdapat rencana untuk menggunakan AI dalam mengatasi masalah lalu lintas. Para pemerintah merencanakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pelanggaran.

Mereka akan mengirim surat digital tersebut melalui ponsel pengemudi, yang isi pesannya dapat berupa perintah mengurangi kecepatan, serta detail denda tilang.

Terdapat juga aspirasi untuk menggunakan AI dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan identifikasi digital warga negara.

Baca juga: CEO Amazon Web Services Ungkap Skill Penting untuk Sukses di Era AI, Bukan Coding

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Sumber: Politico
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua
Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi