Muncul Petisi 12 Tuntutan Rakyat, Apa Saja Isinya?

KOMPAS.com - Sebuah petisi muncul di platform Change.org yang ditujukan kepada ketua dan para wakil ketua DPR RI serta Presiden Prabowo Subianto.

Petisi bernama “12 Tuntutan Rakyat, Menuju Reformasi, Transparansi, dan Keadilan” tersebut diluncurkan oleh Reformasi Indonesia.

Petisi tersebut muncul sebagai respons terhadap praktik DPR yang tidak transparan dan penuh privilese.

“Uang pajak triliunan rupiah digunakan tanpa kejelasan, sementara rakyat terus menanggung beban keputusan yang tidak berpihak,” tulis keterangan petisi.

Baca juga: Gerak Prabowo Atasi Demo yang Meluas di Sejumlah Daerah...

Menurut petisi itu, demokrasi “hanya akan tinggal nama” jika kondisi seperti itu dibiarkan, dengan korupsi dan ketidakadilan makin mengakar.

Sehingga saat ini adalah waktunya untuk bertindak. Perubahan harus segera dijalankan melalui transparansi, evaluasi kinerja, dan reformasi DPR.

Dengan begitu, DPR sebagai lembaga negara bisa benar-benar mewakili suara rakyat Indonesia.

Hingga Senin (1/9/2025) siang, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 73.649 orang.

Lantas, apa saja isi petisi 12 Tuntutan Rakyat tersebut?

Baca juga: Minta Polisi Tahan Diri Saat Kawal Demo, YLBHI: Hadapilah Rakyat dengan Humanis

Isi tuntutan petisi

Petisi tersebut tidak hanya memberikan tuntutan mengenai transparansi hingga reformasi DPR, namun juga menuntut beberapa hal lainnya.

Tuntutannya adalah mulai dari audit menyeluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga reformasi Polri dan TNI.

Berikut ini isi lengkap 12 Tuntutan Rakyat, Menuju Reformasi, Transparansi, dan Keadilan:

1. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
2. Pecat anggota DPR yang menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai. Lakukan audit KPK terhadap harta/aset.
3. Bebaskan pihak yang ditangkap karena menyampaikan aspirasi rakyat pada demo sejak 25 Agustus 2025.
4. Reformasi DPR & KPK: audit transparan anggaran Rp 9,9 T, pangkas anggaran tidak urgent, tolak eks napi koruptor jadi pejabat, hapus privilese khusus DPR, siarkan rapat secara live, hapuskan dana pensiun seumur hidup & revisi UU KPK agar kembali independen.
5. Turunkan gaji & tunjangan DPR, batasi maksimal 5x UMR dengan transparansi take-home pay.
6. Tetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur untuk anggota DPR, evaluasi berkala, dan pecat jika gagal memenuhi target.
7. Audit menyeluruh BUMN untuk memastikan profitabilitas; buka peluang IPO atau swastanisasi bila perlu.
8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat & lakukan reformasi pajak berkeadilan: hapus pajak pesangon, THR, dan JHT.
9. Adili pelaku kekerasan & pembunuhan terhadap pahlawan yang telah gugur saat demo dengan hukuman seberat-beratnya; negara wajib menanggung keluarga korban; lengserkan Kapolri jika gagal melindungi rakyat.
10. Naikkan gaji guru sebagai pahlawan bangsa & sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
11. Reformasi ketenagakerjaan & perburuhan: hapus sistem outsourcing, tolak upah murah, bentuk Satgas Pencegahan & Penanganan PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law, serta terapkan sistem pengupahan adil bagi pekerja sawit & standar K3 di pertambangan.
12. Reformasi sistem politik & Polri: syarat masuk DPR minimal S1, TOEFL 500, tes kapabilitas (IQ, EQ, AQ), kemampuan public speaking, serta latar belakang sesuai komisi. Revisi UU Pemilu demi demokrasi lebih aspiratif, dan lakukan reformasi Polri agar profesional, berpihak pada rakyat, dan bebas dari kepentingan penguasa.

Petisi 12 Tuntutan Rakyat tersebut bisa dilihat dan ditandatangani melalui laman ini.

“Kami, rakyat Indonesia, tidak lagi bisa diam melihat lembaga perwakilan yang seharusnya melindungi justru menyakiti dan mengabaikan suara rakyat. Petisi ini adalah wujud nyata bahwa kami peduli, kami berani bersuara, dan kami menuntut perubahan,” tulis petisi.

“Dengan menandatangani petisi ini, Anda ikut menjadi bagian dari gerakan rakyat yang menginginkan DPR yang bersih, transparan, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa. Jangan biarkan suara kita terabaikan—bersama kita bisa menekan perubahan nyata,” sambungnya.

Baca juga: PPI Australia Kecam Komisi XI DPR RI yang ke Luar Negeri saat Ada Demo